Jakarta,sorotkabar.com – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan akan mengawal pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, akan mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Program ini diproyeksikan menjadi pusat ketahanan pangan nasional sekaligus simpul pertahanan pangan di kawasan timur Indonesia.
Sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). KLH/BPLH menyatakan percepatan penyusunan tata ruang menjadi agenda prioritas agar pembangunan bisa berjalan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Percepatan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan sesuai Permen LHK No. 13/2024, dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Validasi paling lama 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya keseimbangan pembangunan pangan dengan kelestarian ekosistem.
“KLH/BPLH memastikan percepatan validasi KLHS berjalan transparan, terukur, dan berbasis data. Dengan begitu, Merauke akan berkembang sebagai lumbung pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” kata Hanif, Kamis (18/8/2025).
Dalam tahap awal, pemerintah merencanakan pencetakan sawah seluas 52.000 hektare sebagai bagian dari target 1 juta hektare sesuai Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025.
Infrastruktur penunjang juga akan dibangun, mulai dari jalan sepanjang 135 km dengan lebar 142 meter, bandara seluas 180 hektare, hingga pelabuhan khusus 377 hektare untuk mendukung distribusi logistik pangan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, peternakan berbasis ranch, serta industri propelan. Menurut Hanif, keberhasilan program sangat bergantung pada kerja lintas sektor.
“Kolaborasi antar kementerian adalah pondasi utama. Kita tidak boleh terjebak ego sektoral. Hanya dengan kerja bersama, Merauke dapat benar-benar menjadi pusat kemandirian pangan nasional,” tegasnya.
KLH/BPLH bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Pertahanan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah Papua Selatan untuk mempercepat penetapan RTRWP. Dengan tata kelola lingkungan yang tepat, program swasembada pangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga ekosistem Papua.
“Pembangunan pangan bukan semata tentang beras atau komoditas lain. Ini tentang masa depan bangsa. Dengan tata lingkungan yang tepat, kita ingin rakyat Papua Selatan hidup sejahtera, lingkungannya tetap lestari, dan Indonesia berdiri lebih mandiri,” kata Hanif.(*)
