Washington,sorotkabar.com - Pemerintah Norwegia menaikkan kuota penangkapan paus minke pada 2026, naik sekitar 235 ekor dari tahun sebelumnya.
Meski pemerintah Norwegia menyatakan kenaikan kuota penangkapan paus ini hanya bersifat administratif, yakni untuk mengisi kuota yang tidak terpenuhi pada musim sebelumnya, langkah tersebut menuai kritik keras dari lembaga-lembaga konservasi. Pada 2025, sebanyak 10 kapal terlibat dalam perburuan paus dan 429 ekor paus dibunuh, jauh di bawah kuota yang telah ditetapkan.
Lembaga konservasi kelautan ORCA mengatakan upaya untuk membuat perburuan paus seakan-akan sebagai “manajemen kelautan” berkelanjutan merupakan penafsiran yang salah, baik terhadap sains maupun sentimen publik. Menteri Perikanan dan Lautan Norwegia Marianne Sivertsen Næss menyatakan peningkatan kuota ini merupakan bagian dari pengelolaan yang bertanggung jawab.
Ia menggambarkan perburuan paus Norwegia sebagai praktik yang “berkelanjutan” dan “diregulasi ketat”, serta menerapkan metode “ramah satwa”. Ia berpendapat jumlah ikan yang dikonsumsi paus memengaruhi ekosistem sehingga perburuan paus “berkontribusi pada keseimbangan di lautan”.
Næss juga mengaitkan perburuan dan konsumsi paus dengan Agenda Berkelanjutan PBB (UNSDG). Ia mengatakan masyarakat harus mengonsumsi lebih banyak boga bahari dan perburuan paus menyediakan “makanan lokal dan sehat”.
Dikutip dari majalah Oceanographic, Rabu (18/2/2026), lembaga-lembaga konservasi mengkritik keras penafsiran perburuan paus dengan lensa tersebut. Mereka menegaskan, mengemas perburuan paus sebagai praktik positif dan ramah lingkungan berisiko menimbulkan konsekuensi ekologis dan melanggar etika.
Para ilmuwan semakin menyadari bahwa paus, sebagai satwa besar berumur panjang, memiliki struktur sosial kompleks dan berperan besar bagi lingkungannya. Para aktivis lingkungan juga menyamakan retorika Norwegia dengan pemerintah Jepang yang mempertahankan industri paus.
Jepang juga menggambarkan perburuan paus sebagai “pengelolaan ekosistem”. Jepang berargumen paus harus “diburu” agar ekosistem tetap “seimbang”.
Perburuan paus untuk alasan komersial tetap tunduk pada moratorium yang ditetapkan Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC). Norwegia tetap menjalankan perburuan paus dengan kerangka kerja domestik, dengan menetapkan batas tangkapan sendiri sambil memberikan data kepada IWC.
Menurut lembaga-lembaga konservasi seperti ORCA, keputusan Norwegia melanjutkan perburuan paus dinilai janggal. Sebab, sebagian besar negara di dunia sepakat paus seharusnya dilindungi, bukan dieksploitasi untuk tujuan komersial.
Pemerintah Norwegia kerap menyebut praktik perburuan dengan harpun peledak dan awak kapal terlatih sebagai metode yang manusiawi. Namun, data dari Komisi Mamalia Laut Atlantik Utara (NAMMCO) menunjukkan, meski sebagian kematian paus terjadi secara “instan”, masih ada paus yang menderita sebelum mati.
Salah satu data menunjukkan 82 persen paus yang diburu mengalami kematian cepat. Sisanya rata-rata mati dalam kurun enam menit, bahkan satu paus membutuhkan 20–25 menit setelah terluka dan ditembak ulang.
NAMMCO dalam panduan teknis resminya menguraikan sistem senjata yang digunakan dalam perburuan paus, yakni “Whale Grenade-99”. Sistem ini merupakan jenis harpun dengan granat yang mengandung bahan peledak penthrite (PETN) yang dipadatkan dan dirancang untuk meledak di dalam tubuh paus setelah ditembakkan.
Metode yang disebut pemerintah Norwegia sebagai “ramah kesejahteraan hewan” (animal welfare-friendly) sebenarnya melibatkan ledakan internal di tubuh paus dengan tujuan menyebabkan kematian secepat mungkin.
Bagi kelompok konservasi, fakta kematian dapat berlangsung selama beberapa menit pada hewan besar yang masih sadar dan mampu merasakan nyeri bertentangan dengan klaim metode tersebut sebagai “manusiawi” atau memperhatikan kesejahteraan hewan. Mereka menilai penggunaan bahan peledak internal tidak otomatis menjamin kematian instan sehingga secara etis dan dari sisi kesejahteraan hewan tetap problematis.
Skala industri ini juga menimbulkan pertanyaan. Dengan 429 paus ditangkap pada 2025 dibandingkan batas yang jauh lebih besar, perburuan tampaknya beroperasi jauh di bawah kapasitas.
Bagi lembaga-lembaga konservasi, kesenjangan ini menyoroti poin yang lebih luas: jika perburuan paus benar-benar merupakan sistem pangan lokal yang sehat dan esensial seperti yang diklaim, permintaan seharusnya mencerminkan klaim tersebut. Sebaliknya, kelompok konservasi berargumen praktik ini bertahan sebagian besar sebagai pernyataan politik yang terus menarik kritik internasional.
Saat Norwegia memasuki musim 2026 dengan kuota tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, penolakan dari lembaga-lembaga konservasi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal itu memastikan debat tentang perburuan paus komersial tetap memanas.(*)
