Jakarta,sorotkabar.com - Sekjen PKS Muhammad Kholid merespons beda pendapat antara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial terkait anggaran kapal.
Kholid menyarankan persoalan antarmenteri diselesaikan di rapat kabinet.
"Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos," kata Kholid saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).
Kholid mengatakan menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto seharusnya satu suara. Termasuk, kata dia, Trenggono dan Purbaya.
"Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucap dia.
Kholid menyebut perbedaan pendapat antarmenteri wajar terjadi. Namun, ia berharap para menteri tetap mengedepankan kesolidan dan tetap saling bersinergi.
"Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Sakti Wahyu Trenggono menjawab pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran kapal yang sudah cair. Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum juga menerima pesanan. Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu soal anggaran tersebut.
"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikfinance, Selasa (10/2).
Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Dalam catatan detikcom, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris.
"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.
Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.(*)
