Jakarta,sorotkabar.com - Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, memperingatkan pemerintah soal tekanan ekonomi eksternal yang kuat dalam beberapa pekan terakhir.
Said mendorong pemerintah menyiapkan skema untuk menjawab tekanan itu.
Hal tersebut dikatakan Said setelah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Diskusi ini menghadirkan enam pakar lintas sektor. Diantaranya Yanuar Rizky (moneter), Dr Hendri Saparini (ketenagakerjaan), Awalil Rizky (fiskal), Dr Yustinus Prastowo (perpajakan), Dr Esther Sri Astuti (UMKM), dan Dr Bhima Yudhistira (belanja negara).
Said mengungkapkan sentimen lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody's, hingga FTSE merupakan sinyal peringatan serius bagi Indonesia. Sebab mereka cenderung menahan diri sampai Mei mendatang
"Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita," kata Said dalam kegiatan itu.
Said mendesak agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera mengadakan rapat koordinasi. Menurutnya, klaim sepihak mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau angka pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen tidak lagi cukup untuk menenangkan pasar tanpa adanya bukti konkret perbaikan tata kelola.
"Harus ada bukti konkret," ujar Said
Said menyentil krisis kepercayaan investor akibat isu transparansi di pasar modal. Said mencontohkan komitmen OJK terkait free float 15 persen yang belum tereksekusi, serta praktik coordinated trading behavior atau ‘goreng saham’ yang masih menghantui bursa.
"Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust," ujar Said.
Said mengamati bulan Mei 2026 bakal menjadi ujian berat bagi ekonomi nasional karena menumpuknya evaluasi dari lembaga rating global. Sehingga, Said meminta Presiden memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar berfungsi optimal memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini.
“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” ucap Said.
Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan salah satu akar masalah utama praktik manipulasi harga saham atau goreng saham berawal dari penyimpangan dalam proses Initial Public Offering (IPO) perusahaan tercatat atau emiten.
Pada 6 Februari 2026, OJK telah menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), serta pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan proses IPO.(*)
