Jakarta,sorotkabar.com – Pemerintah mencoret 1,9 juta keluarga penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan II 2025 karena ditemukan ada kesalahan data setelah dilakukan verifikasi ulang. Mereka masuk katagori inclusion error.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers setelah menghadiri rapat terbatas para menteri dengan Presiden Prabowo Subianto membahas terkait kebijakan ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Presiden ingin apa yang diberikan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah dan memang berhak,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, berdasarkan data yang disajikan BPN 2025 berdasarkan sumber estimasi Susenas, Kemensos, Kemendikdasmen, dan nota keuangan RAPBN 2025, terdapat beberapa program yang ditenggarai tidak tepat sasaran, misalnya program keluarga harapan dan bantuan sembako.

“Ditenggarai ada 45% yang tidak tepat sasaran,” ujar mantan Gus Ipul yang juga sekjen PBNU.

Untuk itulah, lanjut dia, Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajaranna untuk konsolidasi data dengan lintas instansi. 

“Akhirnya keluar Inpres Nomor 4 Tahun 2025, jadi kita sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Dari hasil konsolidasi data itu, akhirnya dilakukan exercise khusus oleh Kemensos dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan II.

Dari hasil pengecekan diketahui terdapat 1,9 juta lebih inclusion error atau kesalahan data.

“Mereka yang semestinya tidak dapat tetapi selama ini mereka mendapatkan bantuan,” kata Gus Ipul.

Kemudian, lanjut dia, ada juga exclusion error kesalahan data yang seharusnya dapat bantuan tetapi tidak mendapatkannya.

Tetapi, data tersebut sudah diperbaiki agar bantuan tepat sasaran.

“Keinginan kita unuk memastikan agar bantuan tepat sasaran sunguh sudah mulai dilaksanakan,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyampaikan terkait dengan penambahan bantuan pangan non-tunai (BPNT), saat ini ada 18,3 juta kelompok penerima manfaat atau KPM.

Mereka akan mendapatkan ditambah bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram. (*)