SorotKabar.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Kamis (13/03/2025) meluncurkan program percepatan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah langsung ke rekening guru. Program ini merupakan terobosan penting dalam reformasi birokrasi pendidikan nasional, mengakhiri proses panjang yang selama 15 tahun terakhir harus melalui rekening pemerintah daerah terlebih dahulu.
"Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur," ujar Presiden Prabowo.
Mengakhiri Birokrasi Berbelit Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Muti, menjelaskan bahwa sejak 2010 hingga 2024, tunjangan guru melalui jalur panjang. Dana dari Kementerian Keuangan ditransfer ke rekening kas umum daerah, baru kemudian disalurkan ke rekening guru. Proses ini memakan waktu lama dan biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali.
"Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru," kata Abdul Muti. Dengan sistem baru, tunjangan akan ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening guru ASN dan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke rekening guru non-ASN.
Penyaluran akan dilakukan setiap bulan, tidak lagi per tiga bulan seperti sebelumnya. Program ini akan menjangkau 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN di seluruh Indonesia. Muti menyebutkan bahwa proses verifikasi dan validasi data termasuk nomor rekening masih berlangsung. Dana akan ditransfer segera setelah data terverifikasi.
"Jadi transfer ini dihitung mulai Januari. Semua yang sudah verifikasi akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing untuk tahap pertama: Januari, Februari, Maret," jelas Muti. “Untuk guru non-ASN berarti 2 juta kali 3, jadi 6 juta. Sedangkan guru ASN sesuai dengan gaji pokok mereka.”
Komitmen Prabowo pada Efisiensi dan Pemberantasan Korupsi Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Namun, untuk mencapai pendidikan berkualitas, diperlukan pengelolaan anggaran yang efisien dan bebas dari korupsi.
"Tantangan paling besar menurut saya adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan," tegas Prabowo. "Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama kenapa harus dibikin pendek? Kalau bisa susah kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis," tambahnya.
Rencana Peningkatan Kualifikasi Guru Selain perbaikan sistem penyaluran tunjangan, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menteri Abdul Muti mengungkapkan rencana untuk melaksanakan PPG bagi 806.000 guru pada tahun ini.
"Yang sudah ada dananya di APBN sekitar 353.000 guru, sementara kami sedang mengajukan tambahan anggaran untuk mencapai target 806.000 guru," kata Muti. Program penyaluran langsung tunjangan guru ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Presiden menyatakan tidak akan mundur menghadapi koruptor. Menurutnya koruptor adalah sumber masalah yang membuat guru, dokter, petani dan profesi lainnya menjadi sulit dilakukan.
"Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia.Kalau perlu, saya nanti juga akan sisihkan dana bikin penjara yang sangat kokoh di suatu tempat terpencil, supaya mereka tidak bisa keluar," kata Prabowo "Kita akan bekerja siang malam tanpa istirahat. Tidak ada Sabtu-Minggu, terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan," tutupnya.(*)
