Jakarta, sorotkabar.com -- Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk berani mengambil posisi yang lebih kuat dan ambisius pada proses negosiasi perjanjian plastik global dengan menunjukkan keberpihakannya pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Lebih dari 175 negara berkumpul di Busan, Korea Selatan untuk melakukan negosiasi kelima Instrumen Hukum yang Mengikat (ILBI) tentang Plastik atau Global Plastics Treaty.

Negosiasi terakhir ini dilaksanakan pada 25 November sampai 1 Desember 2024 dengan tujuan mengakhiri polusi plastik di seluruh siklus hidup plastik sesuai mandat Resolusi UNEA 5/14. Negosiasi berlangsung dalam tempo yang lambat karena ada perbedaan signifikan, terutama pada topik pembatasan produksi plastik.

Negara-negara yang tergabung dalam High Ambition Coalition (HAC) mendorong pengurangan produksi plastik yang juga didukung kelompok masyarakat sipil seperti organisasi lingkungan, masyarakat adat, organisasi profesional di sektor kesehatan, dan lainnya. Pada sisi lain, negara-negara produsen bahan bakar fosil berusaha membatasi ruang lingkup perjanjian pada persoalan pengelolaan sampah plastik.

AZWI mengatakan posisi Pemerintah Indonesia pada negosiasi kelima yang berjalan sejauh ini sangat tidak ambisius. Indonesia tidak memperlihatkan keseriusan pada upaya mengakhiri polusi plastik secara sistematis pada keseluruhan siklus hidup plastik.  

AZWI menelusuri dokumen-dokumen negosiasi (In-session document) yang dikirimkan Pemerintah Indonesia melalui laman INC. Dalam siaran persnya, Kamis (29/11/2024) Azwi mengatakan pernyataan Pemerintah Indonesia mengenai ruang lingkup perjanjian tidak memiliki komitmen spesifik yang mengikat, dan lebih berfokus pada prinsip-prinsip yang lebih luas.

"Pernyataan Pemerintah Indonesia kurang menekankan pada langkah-langkah di hulu seperti pembatasan atau pengurangan produksi plastik," kata aliansi.

Aliansi mengatakan pernyataan Pemerintah Indonesia yang relatif tidak ambisius, menekankan prinsip-prinsip seperti fleksibilitas dan menekankan kebijakan nasional. Pendekatan Pemerintah Indonesia kurang tegas dalam mendukung target global.

"Sikap Pemerintah Indonesia terhadap tanggung jawab produsen (EPR) dan ekonomi sirkular bergantung pada dukungan internasional dan kesiapan nasional, solusi hulu seperti menghilangkan polimer dan bahan kimia berbahaya, kurang serius dan cenderung menggunakan bahasa yang terkesan melindungi industri," kata aliansi.

Pemerintah Indonesia berfokus pada kepraktisan, mendesak pertimbangan realitas ekonomi dan teknologi (misalnya transisi ke alternatif harus terjangkau dan dapat diakses) dan memprioritaskan pendekatan seimbang yang peka terhadap kondisi nasional. Menurut aliansi, pemerintah masih fokus pada solusi end-of-pipe yang tidak mengikuti hirarki pengelolaan sampah, seperti mengutamakan pencegahan.

Aliansi mengakui Indonesia juga mendukung prinsip-prinsip perluasan tanggung jawab produsen (EPR) dan ekonomi sirkular dan menekankan pentingnya daur ulang, pembuangan yang aman, dan pengembangan pasar untuk plastik sekunder. Tetapi tidak memprioritaskan reformasi yang sistemik dan segera, sehingga tidak memandang urgensi pelarangan bahan berbahaya dalam plastik dan praktik pengelolaan limbah yang tidak berkelanjutan.

“Posisi Pemerintah Indonesia dalam negosiasi kelima Perjanjian Internasional tentang Plastik sangat mengecewakan. Pada pembahasan pasal 6 misalnya, Pemerintah Indonesia dalam dokumen usulan menyatakan ketidaksetujuan pada upaya pengurangan produksi plastik karena pertimbangan kepentingan ekonomi dari industri plastik," kata Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Ghofar.

Padahal, menurutnya, Industri plastik hulu terutama minyak bumi dan petrokimia penyumbang utama polusi dan emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Ghofa mengatakan tanpa ada upaya pengurangan produksi plastik, maka upaya mengatasi polusi plastik dan krisis iklim tidak akan pernah tercapai.

“Kesehatan masyarakat dan lingkungan Indonesia dipertaruhkan dengan posisi Pemerintah yang tidak ambisius dalam negosiasi ini," kata Senior Advisor Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati.

Yuyun mengatakan intervensi Pemerintah Indonesia tidak memperlihatkan kesehatan sebagai prioritas, namun terus mendorong untuk menggenjot produksi plastik di hulu. Ia mencatat sudah banyak penelitian yang membuktikan dampak dan efek produksi plastik dan bahan-bahan kimia plastik terhadap kesehatan manusia.

Yuyun mengatakan masyarakat berhak tahu bahan kimia plastik apa saja yang digunakan dan dilepaskan dalam proses produksi plastik dari hulu sampai hilir. Ia mendorong transparansi polutan dan kimia dalam plastik harus dapat diakses publik untuk memenuhi hak hidup di lingkungan yang aman dan sehat.

"Kami anak Indonesia berhak tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih dari pencemaran plastik, kami menuntut pemerintah Indonesia untuk serius menanggapi krisi plastik sekarang juga, jangan sampai generasi anda menjadi generasi perusak masa depan kami," kata Co-Captain River Warrior Aeshnina Azzahra.(*)