Jakarta,sorotkabar.com - Partai Demokrat memberikan klarifikasi atas beredarnya unggahan di Instagram terkait daftar nama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN). Pada unggahan tersebut muncul frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY”.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak memiliki hubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

"AHY tidak mengenal, tidak pernah bertemu, maupun tidak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya. Selain itu, AHY juga disebut tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) maupun urusan lainnya," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/2/2026).

Herzaky juga menyoroti frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY” yang muncul dalam unggahan tersebut. Menurut partai, tidak ada penjelasan mengenai identitas AHY maupun dua kolonel yang dimaksud.

"Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucap dia.

Partai Demokrat bahkan menegaskan bahwa jika frasa tersebut memang ditujukan kepada AHY, maka informasi itu tidak benar.

"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," tegas Partai Demokrat.

Sebelumnya, nama yang disebut sebagai “Kolonel Utusan AHY” muncul dalam daftar pihak yang beredar setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam proses penyelidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut kliennya telah memberikan keterangan kepada penyelidik.

Daftar yang beredar memuat sedikitnya 24 nama dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, anggota DPR, hingga aparat penegak hukum. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi maupun keterkaitan masing-masing nama dalam proses hukum yang sedang berjalan.(*)