Jakarta,sorotkabar.com - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan pejabat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka menangani krisis ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, hingga mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Sudrajat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan para pejabat yang diundang Prabowo punya pengalaman menangani krisis ekonomi pada periode pemerintahan SBY.
"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008 " ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Airlangga menyatakan, para tokoh berbagi pengalaman saat menghadapi tekanan ekonomi selama periode 2004-2014, khususnya pada 2008. Para mantan pejabat itu menyoroti tingginya inflasi Indonesia pada periode tersebut yang sempat mencapai sekitar 17%.
Selain itu, mereka juga menyoroti pelemahan nilai tukar yang terjadi akibat krisis minyak dunia pada 2005, ketika harga minyak melonjak hingga sekitar US$ 140 per barel. Kondisi tersebut mendorong penyesuaian harga yang membuat inflasi Indonesia saat itu sempat menyentuh 27%.
Dibandingkan periode tersebut, Airlangga menilai kondisi makroekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik. Fundamental ekonomi disebut lebih kuat, sementara depresiasi rupiah masih berada di kisaran 5%, atau lebih rendah dibanding periode-periode krisis terdahulu.
"Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," tegas Airlangga.
Menurut Airlangga, pengalaman dari masa lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi ke depan.
Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta jajaran pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, untuk terus memantau regulasi guna memperkuat sektor finansial serta menjaga prudensial perbankan nasional.
"Tentu bapak presiden meminta kami bersama menteri keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat," pungkas Airlangga.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah terus mengantisipasi potensi gejolak ekonomi global dengan berkaca pada pengalaman krisis masa lalu. Penguatan sektor keuangan dan daya tahan perbankan pun disiapkan agar tekanan eksternal tidak mengguncang stabilitas ekonomi nasional.(*)
