Pekanbaru, sorotkabar.com – Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Riau (Unri), Kamis (9/4/2026) hingga Sabtu (11/4/2026). Langkah pengawasan, legislasi, dan penganggaran di sektor pendidikan tinggi ini bertujuan menyerap aspirasi pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) serta struktur biaya kuliah yang tengah menjadi perhatian nasional.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Kurniasih Mufidayati, MSi, bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, SSos MSi. Kunjungan ini turut diikuti oleh sejumlah anggota Komisi X DPR RI, yakni Dr Karmila Sari, SKom MM, Dr Sofyan Tan, Denny Cagur, Dr Adde Rossi Khoerunnisa, SSos MSi, Muhammad Hilman Mufidi, Dr Abdul Fikri Faqih, MM, dan Verrel Bramastya, beserta Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek, Nur Syarifah, SH LLM.

Pertemuan tersebut juga melibatkan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di wilayah Riau. Hadir dalam forum ini Rektor Unri, Prof Dr Sri Indarti, SE MSi, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII, Dr Nopriadi, SKM MKes, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof Dr Leny Nofianti, MS SE MSi AK, Rektor Universitas Islam Riau, Assoc Prof Dr Admiral, SH MH, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Riau, Prof Dr Jufrizal Syahri, MSi, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Lancang Kuning, Assoc Prof Dr Jeni Wardi, Rektor Universitas Abdurrab, Prof Susi Endrini, PhD, serta Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

DPR berkomitmen penuh untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif bersama pemerintah dan akademisi.

"Permasalahan SPMB yang berulang setiap tahun perlu ditangani secara sistemik. Komisi X DPR RI telah membentuk panitia kerja untuk menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan," papar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati.

Anggota Komisi X DPR RI Daerah Pemilihan Riau I, Dr Karmila Sari, SKom MM, turut menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi antara kampus negeri dan swasta.

"Kami menerima banyak aspirasi dari daerah bahwa jalur penerimaan di PTN perlu ditata ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan terhadap PTS. Ke depan, kami ingin PTN dan PTS sama-sama tumbuh dan berkembang," urainya.

Karmila juga mendorong pemerintah agar memberikan dukungan yang proporsional bagi PTS. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOP PTS) serta standar biaya kuliah yang berimbang diharapkan bisa segera terwujud guna memastikan akses pendidikan bagi masyarakat tetap terbuka luas, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Sementara itu, Rektor Unri, Prof Dr Sri Indarti, SE MSi, membeberkan dinamika seleksi yang terjadi di lapangan. Sekitar 700 calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus setiap tahunnya terpaksa tidak melakukan pendaftaran ulang.

"Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, kami juga menemukan adanya inflasi nilai rapor pada jalur prestasi, sehingga perlu dilakukan verifikasi ketat," ungkapnya.

Menanggapi dinamika tersebut, Plt Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek, Nur Syarifah, SH LLM, menyebut sistem SPMB terus dievaluasi meski sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

"Seleksi nasional dan jalur mandiri telah diatur dalam regulasi. Ke depan, perlu penyelarasan yang lebih baik agar pelaksanaan di lapangan semakin efektif dan tepat sasaran," tambahnya.

Pertumbuhan sektor pendidikan di wilayah ini menunjukkan tren yang positif. Peningkatan akreditasi kampus dan jumlah mahasiswa, menurut Ketua LLDIKTI Wilayah XVII, Dr Nopriadi, SKM MKes, merupakan hasil nyata dari sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

Dari perwakilan kampus swasta, Rektor Universitas Islam Riau, Assoc Prof Dr Admiral, SH MH, meminta adanya regulasi yang lebih mendukung keberlangsungan operasional PTS.

"Kami mengapresiasi langkah Komisi X DPR RI membentuk Panja SPMB. Selain itu, kami berharap adanya kebijakan yang lebih moderat, termasuk terkait beban perpajakan dan fleksibilitas pengelolaan dana pendidikan," pungkasnya. *)