Yangon,sorotkabar.com — Pemerintah militer Myanmar memperketat kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan sistem barcode dan QR code untuk mengatur jumlah pembelian oleh masyarakat.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran kelangkaan energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Myanmar mengikuti Filipina dan negara lain di Asia Tenggara yang terdampak kelangkaan BBM dan lonjakan harga minyak dunia menyusul serangan AS ke Iran awal bulan ini. Awal pekan ini, Filipina menegaskan dalam situasi krisis BBM karena pasokan BBM dari Selat Hormuz tersendat sampai di negara tersebut. Warga Filipina, dalam tayangan di sosial media terlihat memilih berjalan kaki ke kantor maupun ke sekolah setelah mobil, angkutan umum, maupun motor mereka tak lagi bisa mengisi BBM dengan bebas. Sementara Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia bersiap melakukan pembatasan hari kerja untuk menghemat konsumsi BBM.
Kementerian Energi Myanmar dalam pernyataan pada 23 Maret menyebutkan, program yang akan berlaku secara nasional mulai pekan depan itu membatasi pembelian BBM hanya satu hingga dua kali per pekan. Batasan tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.
Kebijakan ini melengkapi langkah sebelumnya, di mana pemerintah telah memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi guna menghemat konsumsi BBM.
Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar pesawat (avtur) telah memaksa sejumlah maskapai di Myanmar menghentikan sementara penerbangan domestik, sebagaimana dilaporkan media lokal, seperti dikutip dari strait times, Kamis (26/3/2026).
Melalui sistem baru tersebut, barcode pada sertifikat kendaraan—baik mobil, truk, maupun sepeda motor—akan terhubung dengan QR code yang menentukan kuota pembelian BBM. Sejumlah SPBU di kota besar seperti Yangon dan Naypyitaw telah mulai mengimplementasikan sistem ini sejak 12 Maret.
Untuk pengemudi jarak jauh, pemerintah memperbolehkan pembelian BBM di jalur antarkota atau kota tujuan dengan menunjukkan bukti pembelian sebelumnya.
Lonjakan harga BBM serta spekulasi kelangkaan telah memicu antrean panjang di SPBU di berbagai kota. Pemerintah junta juga menginstruksikan aparatur sipil negara untuk bekerja dari rumah setiap Rabu mulai 25 Maret guna mengurangi konsumsi energi.
Sebelumnya, pada 4 Maret, junta Myanmar telah mengumumkan skema besar pembatasan BBM bagi kendaraan pribadi. Kebijakan ini disebut sebagai respons terhadap gangguan rantai pasok energi global akibat konflik bersenjata di Timur Tengah.
Melalui skema pelat nomor ganjil-genap, kendaraan dengan nomor pelat genap hanya boleh beroperasi pada tanggal genap, dan sebaliknya. Kendaraan listrik serta sepeda motor listrik dikecualikan dari aturan ini.
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) Myanmar juga memperingatkan pelaku usaha dan masyarakat agar tidak menimbun BBM untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi hukum.
Di tingkat global, biaya pengiriman energi melonjak tajam seiring konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kondisi ini berdampak pada distribusi minyak menuju kawasan Asia.
Myanmar sendiri sangat bergantung pada impor BBM olahan dari Singapura dan Malaysia, yang menjadi pusat pengolahan minyak mentah dari Timur Tengah. Gangguan pasokan tersebut telah memicu kelangkaan, meskipun pemerintah menyebut pasokan alternatif masih tersedia melalui Rusia dan negara tetangga, Thailand.
Federasi Beras Myanmar pun mengimbau pabrik penggilingan dan petani untuk menghemat penggunaan BBM serta mendorong pemanfaatan energi surya.
Kementerian Energi menyatakan, cadangan BBM nasional saat ini mencukupi untuk sekitar 50 hari ke depan. Pemerintah juga tengah mengupayakan impor melalui jalur alternatif. Sementara itu, bank sentral Myanmar telah menjual devisa sebesar 96 juta dolar AS dengan kurs lebih rendah kepada perusahaan minyak guna mempermudah pembelian BBM dari luar negeri.(*)
