Jakarta,sorotkabar.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan negosiasi untuk membebaskan dua kargo Pertamina yang terjebak di Teluk Arab akan selesai dalam waktu dekat.
“Ada dua kapal, dua kargo. Itu masih dalam negosiasi, insya Allah sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Doakan, ya,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Pada Senin (2/3/2026), Pertamina International Shipping melaporkan terdapat empat kapal yang sedang berada di kawasan Timur Tengah, yakni kapal Gamsunoro yang sedang dalam proses loading di Khor Al Zubair, Irak; kapal Pertamina Pride yang telah selesai melakukan proses loading dan kini berlabuh di Ras Tanura, Arab Saudi; kapal PIS Rinjani yang saat ini berlabuh di Khor Fakkan, Uni Emirat Arab (UAE); serta kapal PIS Paragon yang sedang melakukan discharge di Oman.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan pihaknya terus berdialog dengan otoritas Iran demi memastikan keselamatan dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz akibat ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Kemudian, pada Selasa (10/3), PIS menyampaikan dari empat unit kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang beroperasi di kawasan Timur Tengah, dua kapal tercatat telah beranjak dari area konflik, yakni kapal PIS Rinjani dan PIS Paragon.
Saat ini terdapat dua unit kapal yang masih beroperasi di kawasan Timur Tengah, yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro yang berada di Teluk Arab. Kapal-kapal ini sedang menunggu situasi aman untuk dapat keluar melalui Selat Hormuz. Keduanya dilaporkan dalam kondisi aman.
Kapal Gamsunoro melayani kargo milik konsumen pihak ketiga (third party). Sementara itu, VLCC Pertamina Pride sedang dalam misi mengangkut pasokan minyak mentah (light crude oil) untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
“Selain kapal-kapal tersebut, rantai pasok dan distribusi energi tetap solid, baik di perairan internasional maupun perairan Indonesia yang didukung setidaknya 345 armada kapal di bawah pengelolaan entitas Pertamina Group lainnya,” ucap Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai negara-negara pengimpor migas berpotensi berebut pasokan minyak mentah di pasar global menyusul lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut dapat menyeret Indonesia dalam persaingan memperoleh pasokan energi di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.
Lonjakan harga minyak mentah terjadi sekitar sepekan setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Harga minyak dunia tercatat melonjak lebih dari 30 persen hingga menyentuh sekitar 107 dolar AS per barel dan kini bahkan berada di atas level tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global serta tekanan terhadap anggaran negara.
“Saya membahas proyeksi harga migas dalam jangka pendek dengan teman-teman eks perbankan yang di antaranya bergerak di bidang perdagangan komoditas. Pembahasan terkait prospek kenaikan harga migas jika perang berlangsung selama 3–12 bulan mendatang, termasuk negara-negara yang diuntungkan dan paling dirugikan,” kata Eddy usai melakukan konferensi video dengan sejumlah pengamat migas di Singapura dan Tokyo, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan negara-negara besar pengimpor energi seperti China, India, Jepang, dan Korea selama ini bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Ketegangan geopolitik di kawasan tersebut berpotensi mendorong negara-negara tersebut mencari sumber pasokan alternatif dari wilayah lain.
Beberapa pemasok alternatif yang diperkirakan menjadi tujuan antara lain Nigeria, Angola, dan Brasil. Negara-negara tersebut, jelas Eddy, selama ini juga menjadi pemasok minyak mentah bagi Indonesia.
“Artinya, kita berpeluang ‘berebut’ pasokan minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas,” ujar anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN tersebut.
Eddy mengingatkan implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia tidak ringan. Kebutuhan migas nasional saat ini mencapai sekitar satu juta barel per hari sehingga kenaikan harga energi langsung berdampak pada biaya impor.
Tekanan akan semakin besar apabila lonjakan harga minyak dunia terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi tersebut meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah 70 dolar AS per barel dan defisit terhadap PDB berada di kisaran 2,68 persen. Dengan harga migas di atas 100 dolar AS per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3,6 persen,” ujar Eddy.
Ia menerangkan pada 2025 Indonesia mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah dan 37,8 juta ton produk petroleum dengan nilai mencapai 32,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 551 triliun.
Apabila volume impor tetap sama, kebutuhan devisa diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga energi dan pelemahan kurs rupiah.
“Kita perlu mewaspadai kondisi disruptif di pasar energi tidak hanya dari kenaikan harga migas, tetapi juga dari sisi ketersediaan pasokan. Security of supply menjadi sangat penting karena defisit neraca migas global akibat penutupan Selat Hormuz bisa membuat banyak negara pontang-panting mencari substitusi,” terangnya.
Eddy menilai pemerintah kemungkinan telah menyiapkan alternatif sumber impor energi dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Diversifikasi pasokan dinilai penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu kawasan pemasok energi.
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai lonjakan harga minyak dunia juga membuat beban PT Pertamina (Persero) semakin berat jika tidak diikuti penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Saat ini harga minyak global telah menembus sekitar 111 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.
Kondisi tersebut menimbulkan tekanan besar terhadap pengelolaan energi nasional. Selisih harga yang lebar antara asumsi APBN dan harga pasar berpotensi meningkatkan beban subsidi maupun kompensasi energi.
"Berat bagi Pertamina jika tidak ada penyesuaian harga atau penambahan pagu subsidi BBM tanpa menaikkan harga. Di lain pihak, ruang fiskal juga sempit. Pilihannya sangat sulit," kata Hadi.
Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia mendorong kenaikan biaya produksi energi. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi harga berbagai produk turunan, termasuk BBM yang dipasarkan di dalam negeri.
Hadi menjelaskan Pertamina beroperasi sebagai korporasi yang tetap harus menjaga kesehatan bisnisnya. Dalam praktik industri energi, kenaikan harga bahan baku biasanya akan diikuti penyesuaian harga produk.(*)
