Jakarta,sorotkabar.com - Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai lonjakan harga minyak dunia membuat beban PT Pertamina (Persero) semakin berat jika tidak diikuti penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

 Saat ini harga minyak global telah menembus sekitar 111 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut menimbulkan tekanan besar terhadap pengelolaan energi nasional. Selisih harga yang lebar antara asumsi APBN dan harga pasar berpotensi meningkatkan beban subsidi maupun kompensasi energi.

"Berat bagi Pertamina jika tidak ada penyesuaian harga atau penambahan pagu subsidi BBM tanpa menaikkan harga. Di lain pihak, ruang fiskal juga sempit. Pilihannya sangat sulit," kata Hadi kepada Republika.co.id, dikutip Senin (9/3/2026).

Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia mendorong kenaikan biaya produksi energi. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi harga berbagai produk turunan, termasuk BBM yang dipasarkan di dalam negeri.

Hadi menjelaskan, Pertamina beroperasi sebagai korporasi yang tetap harus menjaga kesehatan bisnisnya. Dalam praktik industri energi, kenaikan harga bahan baku biasanya akan diikuti penyesuaian harga produk.

"Pertamina adalah korporasi sehingga ketika bahan baku naik, otomatis produk juga harus naik. Fair business. Tinggal kenaikannya ini mau diserap di mana dan oleh siapa," ujar tokoh yang juga Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) periode 2025–2028 itu.

Di tengah tekanan tersebut, menurut dia, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk menahan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Salah satunya dengan menambah pagu subsidi energi melalui penyesuaian kebijakan fiskal.

Hadi memandang langkah tersebut dapat ditempuh dengan meninjau kembali postur APBN serta melakukan penataan ulang prioritas program belanja negara. “Cara yang tidak membebani masyarakat adalah opsi penambahan pagu subsidi, di mana pemerintah perlu revisit APBN. Menggunakan skala prioritas untuk memangkas, mengoptimalkan, dan mengefisienkan program,” ucapnya.

Ia menilai pemerintah juga perlu mempercepat langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program konversi energi, termasuk konversi BBM ke gas serta percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Dalam jangka panjang, peningkatan kegiatan eksplorasi sektor hulu minyak dan gas juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Penugasan lebih besar kepada Pertamina dalam kegiatan eksplorasi dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat pasokan energi dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite, tidak akan naik meskipun harga minyak dunia menembus 118 dolar AS per barel.

“Sekali lagi saya pastikan, sampai dengan hari raya ini insya Allah tidak ada kenaikan harga BBM subsidi,” ujar Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Bahlil juga kembali menegaskan bahwa pasokan BBM masih andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode puasa dan Idul Fitri.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu melakukan panic buying.

“Pasokan tidak ada masalah. Untuk puasa dan Hari Raya Idul Fitri semuanya terjamin, tidak ada masalah,” ucap Bahlil.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti minimnya cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah fenomena panic buying yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah, seperti Aceh Tengah dan Banda Aceh. Ia menilai peristiwa tersebut membuka persoalan struktural dalam sistem ketahanan energi nasional.

Ateng memandang kejadian itu juga mencerminkan kerentanan manajemen komunikasi publik di sektor energi. Panic buying muncul akibat ketidakseimbangan informasi serta menurunnya kepercayaan sesaat masyarakat terhadap jaminan pasokan energi.

“Kejadian ini membuka fakta lain, adanya defisit infrastruktur storage BBM nasional serta kelemahan pada mekanisme logistik dan rantai pasok energi kita,” kata Ateng di Jakarta, dikutip Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan sistem distribusi BBM nasional yang dikelola Pertamina pada tingkat operasional sebenarnya cukup tangguh menjaga pasokan di tingkat ritel. Kegaduhan publik terkait pernyataan stok BBM yang disebut hanya bertahan sekitar 21 hari menunjukkan adanya kerentanan pada level makro infrastruktur energi.

Menurut Ateng, kondisi tersebut menjad perhatian serius bagi negara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa yang memiliki tingkat konsumsi energi sangat besar. Kapasitas cadangan BBM yang kurang dari satu bulan dinilai menunjukkan ketertinggalan investasi dalam pembangunan
infrastruktur
penyimpanan energi.

Perbandingan dengan
standar global juga
memperlihatkan kesenjangan ketahanan energi Indonesia. International Energy Agency (IEA) menetapkan standar minimum cadangan strategis bagi negara pengimpor minyak sebesar 90 hari konsumsi impor bersih
harian.

Jepang yang juga merupakan negara kepulauan mampu membangun cadangan
energi strategis hingga sekitar 254 hari. Perbedaan kapasitas cadangan tersebut memperlihatkan jarak yang cukup jauh dalam kesiapan menghadapi potensi gangguan pasokan energi global.

“Kesenjangan ini membuat posisi Indonesia lebih rentan secara geopolitik dan geoekonomi apabila dihadapkan pada skenario terburuk, misalnya gangguan rantai pasok global atau bahkan blokade,” ujar Ateng.

Ia menjelaskan sistem pengelolaan pasokan BBM nasional memang dirancang sebagai ekosistem inventaris yang dinamis, bukan penyimpanan statis. Pasokan energi terus bergerak melalui jaringan distribusi dari kilang, terminal BBM, hingga SPBU di berbagai wilayah.

Pertamina Patra Niaga sebelumnya menjelaskan stok energi pada kisaran 21–23 hari merupakan level operasional normal yang dijaga sesuai ambang batas distribusi. Pada beberapa jenis BBM, ketahanan cadangan logistik bahkan dapat mencapai sekitar 35 hari.

Pengelolaan distribusi energi juga telah didukung teknologi digital melalui inisiatif Pertamina Digital Hub. Sistem ini berfungsi sebagai pusat komando yang memantau rantai pasok energi nasional dari berbagai titik distribusi.

Melalui platform tersebut, pergerakan kapal tanker, estimasi waktu kedatangan atau Estimated Time of Arrival (ETA), serta volume kargo energi dapat dipantau secara real-time. Pada level hilir, sistem ini memungkinkan pengawasan inventaris mulai dari tangki timbun di terminal BBM hingga dispenser di SPBU.

Kendati demikian, mekanisme distribusi energi tetap memiliki potensi kerentanan ketika terjadi kondisi force majeure. Gangguan transportasi maritim atau bencana alam berisiko menghambat distribusi energi di wilayah tertentu.

“Defisit infrastruktur storage BBM dan masih adanya potensi lemahnya mekanisme logistik serta rantai pasok BBM nasional merupakan persoalan ketahanan energi nasional,” tegas Ateng.

Komisi XII DPR RI dinilai perlu mendorong kebijakan strategis guna memperkuat cadangan energi nasional. Langkah tersebut meliputi pembangunan storage strategis di berbagai wilayah, penguatan digitalisasi pengawasan rantai pasok, serta sinkronisasi pembangunan kilang dengan infrastruktur logistik energi.

Ateng menilai jaringan distribusi BBM Indonesia sebenarnya sudah sangat luas. Namun sistem tersebut belum sepenuhnya ditopang cadangan wilayah, storage strategis, serta desain logistik yang cukup redundan bagi negara kepulauan dengan tingkat kerentanan geografis tinggi.

Karena itu, kebijakan energi nasional ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Prioritasnya meliputi penambahan kapasitas storage BBM nasional, penguatan resiliensi logistik energi, serta pembenahan tata kelola stok energi nasional.(*)