Serpong,sorotkabar.com - Kementerian Sosial memastikan fasilitas gedung dan jumlah tenaga pengajar untuk program sekolah rakyat terus bertambah.

 Langkah ini dilakukan guna memperkuat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan saat ini pemerintah masih mengidentifikasi kebutuhan tambahan guru di sejumlah daerah. Pembahasan dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait.

“Kita masih bahas kebutuhannya bersama teman-teman BKN. Karena memang di beberapa titik masih ada kekurangan guru,” ujar Saifullah dalam acara buka puasa bersama guru dan siswa Sekolah Rakyat di ICE BSD, Tangerang, Jumat (27/2/2026).

Saifullah menegaskan, guru yang direkrut telah melalui proses seleksi ketat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan didampingi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Para tenaga pendidik tersebut merupakan guru bersertifikat yang telah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Mayoritas guru berusia di bawah 30 tahun dan dinilai memiliki kemampuan mengajar yang memadai. “Rata-rata guru masih muda dan sudah beradaptasi selama enam bulan terakhir,” katanya.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah tengah membangun gedung permanen sekolah rakyat di 104 lokasi. Setiap lokasi dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. 

Selama masa rintisan, proses belajar mengajar masih memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, balai pendidikan, serta fasilitas pemerintah daerah.

Ke depan, setelah pembangunan selesai, siswa akan dipindahkan ke gedung baru yang dilengkapi asrama siswa dan guru, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, aula, hingga sarana ekstrakurikuler.

Saifullah menjelaskan, siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga desil satu dan dua, atau kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini menjadi bentuk intervensi negara untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan pendidikan tidak terhambat kondisi ekonomi keluarga.

Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendekatan pendidikan akademik dan pembinaan karakter. Dalam penerimaan siswa, tidak ada tes akademik, melainkan seleksi berbasis persyaratan administratif.

Bahkan, sebagian siswa diketahui sebelumnya sempat putus sekolah. Meski demikian, Saifullah mengaku optimistis melihat perkembangan peserta didik. “Saya gembira melihat siswa semakin percaya diri dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik,” pungkasnya.(*)