Sumedang,sorotkabar.com -
Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang, Jawa Barat mencatat sebanyak 70 persen sekolah yang berada di bawah kewenangannya telah menerapkan program Sekolah Ramah Lingkungan sebagai upaya menekan persoalan sampah sejak dini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar Kurniawan dalam keterangannya di Sumedang, Rabu, mengatakan program tersebut digagas sebagai bentuk kontribusi sektor pendidikan dalam mengurangi timbulan sampah yang kian kompleks, baik di daerah maupun secara nasional.
“Tentunya kami dari sektor pendidikan harus berkontribusi dalam upaya mengurangi sampah-sampah di Sumedang. Kami memulainya dari hulu, yaitu memberikan edukasi melalui program Zero Waste School,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa jumlah satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini mencapai sekitar 820 sekolah, meliputi 420 Sekolah Dasar (SD) negeri, 110 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri, serta sekitar 290 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri yang tersebar di 26 kecamatan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen sekolah telah mengimplementasikan program sekolah ramah lingkungan, sementara 30 persen lainnya telah memahami konsepnya, namun masih dalam tahap penguatan pelaksanaan.
Melalui program tersebut, Dinas Pendidikan memperkenalkan delapan kebiasaan yang dikenal dengan 8 M, yakni membuang sampah pada tempatnya, memilah dan memilih sampah, menghijaukan sekolah, menjaga kebersihan kelas sebelum dan sesudah belajar, mewujudkan kantin bebas plastik, membawa alat makan dan minum sendiri, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta menjaga kebersihan toilet.
“Ini seolah-olah sederhana, tetapi jika dilakukan secara bersama-sama akan mewujudkan sekolah yang betul-betul ramah terhadap lingkungannya. Di dalamnya ada guru, siswa, penjaga sekolah, orang tua, dan warga di sekitar sekolah,” katanya.
Program ini diterapkan mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP dengan menitikberatkan pada pembentukan kebiasaan dan penguatan edukasi yang terintegrasi.
Berdasarkan hasil pengawasan penilik dan pengawas sekolah, implementasi program berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta perlunya penyamaan persepsi di kalangan pemangku kebijakan pendidikan.
“Walaupun dalam implementasinya kami menemukan hambatan, seperti ketersediaan sarana prasarana yang terbatas dan sinergi antar-pemangku kebijakan yang perlu diperkuat, kami tetap optimistis program ini bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.(*)
