Jakarta,sorotkabar.com — Indonesia tengah memacu mesin ekonomi barunya melalui optimalisasi wilayah pesisir dan kelautan.
Melalui visi Ekonomi Biru, pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat kini bersinergi untuk menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Di Kepulauan Riau, harapan baru muncul bagi nelayan skala kecil melalui peluncuran proyek BLUE SUN SFF. Program yang dikelola oleh YAPEKA (Yayasan Pendidikan dan Konservasi Alam) ini menyasar enam desa strategis di Kabupaten Bintan dan Lingga, seperti Desa Sebong Pereh dan Desa Benan.
CEO YAPEKA, Akbar Ario Digdo, menjelaskan bahwa proyek dua tahun ini (2025–2027) diawali dengan pemetaan partisipatif dan kajian status wilayah pesisir agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan menghargai kearifan lokal.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena selaras dengan Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) guna mendongkrak ekonomi nelayan tradisional secara berkelanjutan.
Strategi Investasi Berbasis Laut di Bengkulu
Bergerak ke pesisir barat Sumatera, Bank Indonesia mendorong Provinsi Bengkulu untuk menjadikan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai "jualan utama" menarik investasi. Dengan garis pantai sepanjang 525 kilometer yang menghadap langsung ke Samudera Hindia, Bengkulu memiliki modal kuat pada sektor perikanan dan wisata bahari.
Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan bahwa kunci keberhasilan investasi ini terletak pada hilirisasi dan infrastruktur. "Integrasi kawasan industri dengan pelabuhan adalah kunci agar investor tertarik mengembangkan nilai tambah produk laut di Bengkulu," ujarnya. Melalui berbagai forum investasi seperti Bencoolen Investment Challenge (Blinc) 2026, Bengkulu bersiap menjadi hub ekonomi biru yang kompetitif di masa depan.
Mitigasi Iklim Lewat Tata Kelola Karbon Biru
Di tingkat nasional, KKP memperkuat tata kelola Karbon Biru sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim sekaligus sumber ekonomi baru. Berdasarkan mandat Perpres Nomor 110 Tahun 2025, KKP kini tengah merumuskan 18 lokasi strategis untuk cadangan karbon biru yang mencakup ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyatakan bahwa lokasi-lokasi ini, termasuk proyek percontohan di Jawa Tengah, akan menjadi dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT), terus dijajaki untuk memperkuat kapasitas SDM dan pemetaan ekosistem, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Meski optimisme membubung, tantangan nyata masih membayangi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin, mengingatkan bahwa keterbatasan data ilmiah dan belum optimalnya mekanisme pasar karbon menjadi hambatan yang harus segera dipecahkan.
Integrasi antara kebijakan pusat, riset akademis, dan praktik di tingkat tapak menjadi prasyarat mutlak. Jika sinergi ini berjalan harmonis, ekonomi biru bukan sekadar wacana lingkungan, melainkan transformasi nyata yang menempatkan nelayan kecil sebagai aktor utama dalam kemakmuran maritim Indonesia.
UPT Penataan Ruang Laut di Pontianak
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Ruang Laut di Kota Pontianak. Langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, saat menerima audiensi dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/2).
“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung pembentukan UPT teknis di Pontianak. Keberadaannya sangat penting untuk mempercepat penanganan birokrasi dan mempermudah layanan bagi masyarakat serta pelaku usaha di sektor kelautan,” ujar Harisson.
Fungsi Strategis dan Implementasi Ekonomi Biru
UPT Penataan Ruang Laut merupakan satuan kerja di bawah KKP yang bertugas memberikan dukungan teknis mulai dari penyusunan tata ruang laut, penetapan zonasi kawasan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Harisson menekankan bahwa unit ini akan menjadi motor penggerak implementasi konsep ekonomi biru (blue economy) di Kalimantan Barat.
“Kita ingin memastikan pemanfaatan sumber daya laut berjalan produktif, namun tetap menjaga kelestarian ekosistem sebagai warisan masa depan,” tambahnya.
Memperpendek Jarak Layanan Publik
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, menjelaskan bahwa pembentukan UPT ini merupakan respons atas kebutuhan koordinasi yang lebih cepat antara pemerintah pusat dan daerah.
Pihaknya pun telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna memproses legalitas unit tersebut.
“UPT ini hadir untuk mempercepat dan mempermudah layanan publik. Dengan kantor yang berada di daerah, koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Kalbar maupun daerah sekitarnya akan jauh lebih efektif,” jelas Fajar.
Hadirnya UPT di Pontianak diproyeksikan akan memberikan kepastian layanan bagi para pelaku usaha perikanan dan sektor kelautan lainnya.
Pengawasan pemanfaatan ruang
laut kini dapat dilakukan secara lebih intensif di tingkat tapak, sehingga potensi konflik pemanfaatan ruang dapat diminimalisir demi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih stabil.(*)
