Prioritaskan Pembangunan Berbasis Warga, Pemko Pekanbaru Realisasikan Program Rp100 Juta per RW

Prioritaskan Pembangunan Berbasis Warga, Pemko Pekanbaru Realisasikan Program Rp100 Juta per RW
Pemko Pekanbaru mulai jalankan program Rp100 juta per RW

Pekanbaru,sorotkabar.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai merealisasikan Program Pembangunan Rp100 Juta per RW sebagai bentuk komitmen menghadirkan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

Sebagai langkah awal, para camat dan lurah di seluruh wilayah Kota Pekanbaru menggelar musyawarah bersama Ketua RW untuk membahas arah dan prioritas penggunaan dana tersebut.

Dalam forum tersebut, warga diberi kesempatan menentukan kebutuhan paling mendesak di lingkungannya, mulai dari perbaikan jalan dan drainase, pembangunan fasilitas sosial, hingga penyediaan ruang terbuka hijau.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata dari perencanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

"RW adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Kami ingin pembangunan di Pekanbaru tumbuh dari bawah, berdasarkan aspirasi warga, bukan keputusan sepihak dari atas," ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Tak hanya menampung aspirasi, Pemko juga menyiapkan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Setiap musyawarah wajib disertai dokumentasi lengkap, mulai dari daftar hadir hingga berita acara hasil keputusan. Proses ini menjadi bagian dari upaya memastikan dana publik digunakan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Program Rp100 Juta per RW ini merupakan wujud pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal (bottom-up planning) yang sejak awal menjadi salah satu janji politik Walikota Agung Nugroho. Hasil musyawarah RW nantinya akan diverifikasi oleh lurah dan camat sebelum diusulkan sebagai paket kegiatan resmi Pemko Pekanbaru.

Pemerintah menargetkan seluruh proses penetapan prioritas rampung sebelum akhir tahun. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan bisa dimulai pada awal tahun depan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di seluruh RW.

"Kita ingin masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi bagian dari perencana dan pengawas pembangunan. Dengan begitu, transparansi dan kepercayaan publik bisa terus kita jaga," tutup Agung.(*)

Halaman

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index