Pekanbaru,sorotkabar.com – Tumpukan sampah kembali menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah titik di Kota Pekanbaru, seperti Jalan Melati, Jalan Air Hitam, dan kawasan Jalan Purwodadi Ujung. Kondisi ini terjadi setelah kinerja Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang sempat efektif sekitar dua bulan lalu menunjukkan penurunan.
Menyikapi hal ini, Robi Armilus, Ketua Green Society dan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau, menyatakan bahwa masalah sampah di Pekanbaru merupakan persoalan serius dan berkepanjangan. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar yang menyebabkan masalah ini terus berulang.
"Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang baik, yang berakibat pada tidak tertanganinya sampah secara optimal dari tingkat rumah tangga," ujar Robi kepada Goriau, Kamis (4/9/2025).
Alasan kedua, lanjutnya, adalah infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur pengelolaan sampah di Pekanbaru dinilai masih tidak memadai, sehingga memicu penumpukan sampah di berbagai lokasi. Ketiga, kurangnya evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, terutama sejak pengelolaan sampah dialihkan melalui LPS, menyebabkan banyak masalah tidak teratasi.
Solusi Mendesak untuk Perbaiki Kinerja LPS*Untuk meningkatkan kinerja LPS, Robi menekankan beberapa hal mendesak yang harus dibenahi. Yang paling krusial adalah membuat standar evaluasi yang jelas untuk mengukur kinerja lembaga tersebut.
"Ini akan membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi peningkatan kinerja secara objektif," jelasnya.
Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang masif juga dinilai sangat penting. Dalam perspektif sosiologi, upaya ini harus memahami struktur sosial dan budaya masyarakat setempat.
"Caranya bisa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan gencar melakukan kampanye melalui media sosial dan media massa. Pemko juga bisa membentuk relawan peduli sampah yang bertugas sebagai edukator dan sosialisator di tengah masyarakat," papar Robi.
Robi juga memperingatkan dampak besar dari persoalan sampah terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota (Pemko). Menurutnya, masyarakat akan merasa kecewa dan kepercayaan mereka bisa menurun jika masalah ini tidak segera diatasi.
"Secara sosiologis, ini menyangkut konsep 'legitimasi', yaitu kepercayaan bahwa pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk memerintah. Jika Pemko tidak cepat tanggap, legitimasi itu bisa menurun," tegasnya.
Untuk pola penanganan, Robi menilai langkah yang ada sudah cukup baik tetapi perlu disempurnakan pada tahap konsep dan pelaksanaannya. Ia mengusulkan perlu adanya grand design (desain besar) pengelolaan sampah yang lebih melibatkan masyarakat dan komunitas lingkungan.
"Misalnya, dengan membuat tim pengelola sampah yang bertugas menjadi evaluator LPS. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran. Juga, membuat program pengelolaan sampah yang berkelanjutan," pungkasnya.
Dari kacamata sosiologi, pembentukan tim yang melibatkan masyarakat dan komunitas ini dapat dipahami melalui konsep 'partisipasi sosial', di mana masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.(*)