Jakarta,sorotkabar.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan China dalam pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) serta pemanfaatan teknologi inovatif untuk konservasi warisan maritim bawah laut.
Delegasi KKP baru-baru ini melakukan kunjungan resmi ke China atas undangan Hainan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, dengan agenda utama mengunjungi berbagai proyek arkeologi bawah air di Yangjiang (Guangdong), Shanghai, dan Sanya (Hainan). Di antaranya meninjau situs-situs penting seperti Kapal Karam Nanhai No. I dan Kapal Kuno Muara Sungai Yangtze No. II yang menjadi bukti kemajuan penelitian bawah air China.
“Sinergi antarnegara sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut dunia," ujar Direktur Sumber Daya Kelautan, Frista Yorhanita, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).
Sebagian besar BMKT di perairan Indonesia berasal dari China, sekitar 90 persen berupa artefak keramik. Hal ini menjadi bukti historis kuat bahwa kedua bangsa telah menjalin hubungan dagang maritim berabad-abad. Temuan-temuan tersebut juga menunjukkan potensi besar untuk riset bersama dan penguatan diplomasi maritim berbasis ilmu pengetahuan.
Selain kunjungan lapangan, Frista menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Hainan Free Trade Port International Science and Technology Innovation Cooperation Forum (ISTICF) & Deep-Sea Technology Innovation Conference (DSTIC), serta Underwater Archaeology and Marine Heritage Forum di Sanya, Hainan.
Frista menegaskan pentingnya inovasi teknologi untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi sumber daya kelautan seperti energi terbarukan, bioteknologi, garam, dan BMKT.
Frista menambahkan, kolaborasi Indonesia–China dalam pengelolaan BMKT tidak hanya memperkuat aspek sejarah dan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. “Kerja sama ini dapat dikembangkan dalam bidang pemanfaatan BMKT in-situ, pendidikan ekologi kelautan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan Indonesia sedang mengembangkan sistem Ocean Big Data dan Ocean Accounting Command Center untuk meningkatkan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Upaya ini menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan ekonomi biru (Blue Economy) KKP yang meliputi perluasan kawasan konservasi laut, perikanan terukur berbasis kuota, serta pengendalian pencemaran laut.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat maritim dunia sekaligus menjalin kemitraan teknis dalam bidang warisan dan konservasi maritim bawah laut bersama China.
"Kolaborasi ini adalah momentum penting untuk memperkuat diplomasi biru Indonesia, menjaga warisan maritim dunia, serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir,” kata Frista.(*)