PAGI-PAGI, saya sudah disuguhi podcast RIAUMAG TV, wawancara khusus dengan Peri Akri S.E., M.M. bakal Calon Walikota Pekanbaru yang batal maju.
Seperti penuturannya, di detik-detik terakhir menjelang pendaftaran, pasangan Peri Akri-Dastrayani Bibra, yang semula diajukan oleh Nasdem, diganti dengan Edy Natar yang batal maju jadi calon gubernur Riau, lalu turun tahta berpasangan dengan Dastrayani Bibra, menjadi calon walikota.
"Kita, apa yang kita pikir," begitu ujaran yang nyaring terdengar di telinga dari narasi politik Peri Akri, Wakil Ketua DPW Nasdem Riau.
Inti podcast, setelah batal maju jadi cawako Pekanbaru, Peri Akri yang dikenal sebagai Ketua Umum Permigastara ini, secara profesional menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPW Partai Nasdem provinsi Riau.
Karena saya bukan orang politik, peristiwa seperti ini saya anggap biasa. Saya lebih tertarik pada narasinya tentang amandemen di awal podcast.
"Hanya satu saja, (kebetulan abang ini muslim), yang tidak bisa diamandemen atau diadendum; Al-Qur'an. Yang lain atas nama perbuatan manusia, bisa kok, boleh diamandemen. Hari ini kan dipertontonkan. Coba lihat MK kita yang terhormat ini. Mahkamah Konstitusi, keluar ketetapan. Karena itulah kemarin abang dimudahkan jalannya maju jadi calon walikota Pekanbaru. Berlayar itu Nasdem akibat keputusan MK.
Tetapi apa yang terjadi dalam sesaat, apa yang terjadi di Senayan. Dalam waktu kilat itu diadakan pleno. Apa yang tak bisa?"
Pertanyaan, apa yang tak bisa? Tinggal jawab aja, Peri Akri tak bisa maju jadi calon walikota Pekanbaru. Deja vu?
Ini bukan urusan bisa tak bisa. Di injury time pun gol bisa diciptakan. Politik selalu berkelindan dengan seni mengolah kemungkinan. Kemungkinan Nasdem menyiapkan dua layar berbeda, dengan satu orang yang sama, yaitu Bibra.
Meski ada jargon politik tanpa mahar. Tapi politik selalu ada "betisnya". Mahal maharnya, dan selalu minta pesta. Dan Peri Akri hanya bisa terkesima.
Solo, 3 September 2024
Oleh Agung Marsudi
Pengamat Geopolitik
