Pekanbaru,sorotkabar.com — Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari formasi 2021 dan 2023 mendatangi Gedung DPRD Riau.

Mereka menyampaikan aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V, Kamis (19/6).

Para guru meminta relokasi tugas mengajar ke sekolah induk yang sesuai dengan domisili dalam KTP masing-masing.

Aspirasi ini dinilai penting bukan hanya demi kesejahteraan guru, tetapi juga demi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau.

RDP yang digelar di ruang rapat Komisi V DPRD Riau ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Hadir dalam kesempatan tersebut Indra Gunawan (Golkar), Ketua Komisi V, akrab disapa lEngah Eet Panglimo Durian Bengkalis. Kemudian Wakil Ketua Abdul Kasim (PKS), dan Sekretaris Robin Hutagalung. (PDIP).

Kemudian anggota Daniel Eka Putra (NasDem) dan Hj Magdalisni (Demokrat).

Dari pihak Pemprov, hadir perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yakni Alfira dan Faisal, serta perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Endi.

Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, S.Pd.I., M.Pd, menyampaikan permohonan relokasi ini bukan sekadar keinginan pribadi.

Tetapi kebutuhan profesional yang berdampak langsung pada efektivitas mengajar dan stabilitas keluarga.

“Relokasi ini penting agar kami bisa mengajar dengan tenang, dekat keluarga, dan tidak terbebani transportasi lintas kabupaten.

Kami ingin berkontribusi maksimal di sekolah induk yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan kami sebagai pendidik,” ujar Ekowi, Jumat (20/6/2025).

Ia berharap keputusan bisa diambil secepatnya sebelum tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai pada Juli mendatang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya siap memperjuangkan relokasi guru PPPK sebagai bentuk keberpihakan terhadap tenaga pendidik yang selama ini telah mengabdi di daerah.

“Kami melihat ini sebagai isu strategis. Penempatan guru yang lebih manusiawi akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Riau.

Kami akan tindak lanjuti hasil RDP ini dengan Disdik, BKD, dan tentu saja Gubernur Riau,” ujar Indra Gunawan.

Pihaknya juga menyebut akan mengawal proses ini agar kebijakan relokasi bisa segera direalisasikan dengan prinsip pemerataan dan keadilan.(*)