Kuansing,sorotkabar.com - Saat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tertinggal pembangunan infrastrukturnya dibandingkan daerah lain di Riau, anggota DPRD Kuansing dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Desi Guswita menyoroti rencana penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Termasuk juga menentang rencana pembelian mobil dinas Wakil Bupati Kuansing beserta kendaraan istrinya.

"Iya. Ini kan masih rencana. Tapi rencana itu dibatalkan saja. Masih banyak yang urgen daripada menambah OPD dan membeli mobil dinas baru ini," kata Desi Guswita, Jumat (11/4/2025).

Kendatipun PKB merupakan koalisi pemerintahan Suhardiman-Mukhlisin, dipastikan Desi Guswita, partainya tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, ketimbang mendukung kebijakan pemerintah di saat masyarakat Kuansing menjerit. Kata dia, banyak hal yang mesti jadi perhatian, baik soal ekonomi, soal piutang kepada pihak ketiga, gaji dan honor pegawai atau aparatur desa, garim dan guru MDA yang tak kunjung dibayar.

"Meskipun PKB koalisi. Dalam hal ini, saya lebih memilih pro kepada masyarakat. Jadi, jangan kita tertawa di atas penderitaan masyrakat. Jangam kita bermewah-mewah di tengah masyarakat Kuansing menangis," katanya.

Kini, keinginan Bupati Suhardiman Amby untuk menambah 9 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing tidak serta menemui jalan mulus. Karena partai koalisi pengusungnya pada Pilkada 2024 lalu di DPRD Kuansing secara terang-terangan memberikan perlawanan. Ada fraksi Gerindra dan PKB.

Mereka secara terbuka menentang rencana penambahan OPD tersebut. Karena dinilai pemborosan anggaran ditengah banyaknya piutang pemerintah daerah yang belum dibayar sekitar Rp197 miliar.

"Kita tahu kondisi keuangan kita sekarang sulit. Tunda bayar hampir Rp200 miliar. Sehingga Kuansing alami defisit hampir setengah triliun. Ini persoalan serius yang harus kita selesaikan segera. Bukan dengan menambah jumlah OPD. Ini tentu butuh anggaran. Duit dari mana," ujar Desi bertanya.

Apalagi menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Gubernur Riau Abdul Wahid telah melakukan efesiensi anggaran. Menurutnya, kalau OPD ditambah tentu dampaknya terhadap beban keuangan daerah ke depan. Kuansing berpotensi tidak maksimal membangun infratruktur.

"Kita ini sudah tertinggal. Infrastruktur kita rusak. Maksimalkan saja OPD yang ada," katanya.

Jika Bupati Kuansing ngotot juga ingin menambah OPD di tengah kondisi infrastruktur Kuansing sedang jelek, Desi Guswita menyarankan, agar tunjangan penghasilan pegawai dan pejabat itu harus dihapuskan.

"Silahkan tambah OPD, tapi semua TPP kadis harus dipotong habis," sarannya.

Kalaupun pemerintah klaim ada urgensi yang dimandatkan pemerintah pusat, Desi Guswita menilai, rasanya tidak logis. Apalagi Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan efesiensi anggaran yang bersampak terhadap daerah.

"OPD ini kan menghabiskan anggaran nantinya. Karena ada Kadis, Kabag dan Kasubag. Ini besar juga tunjangannya. Habiskan anggaran ini. Tidak bisa main-main. Jadi, kalau ada dikatakan urgensi dari pusat rencana penambahan OPD ini, tidak mungkin," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kuantan Singingi Reky Fitro secara keras menentang rencana Bupati Kuansing Suhardiman Amby untuk menambah 9 OPD baru itu di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang sulit.

Bagi Reky Fitro, langkah menambah OPD sebagai pemborosan anggaran pada saat Presiden Prabowo Subianto tengah menggalakkan pentingnya efesiensi anggaran. Dan penambahan OPD ini menurutny, menjadi ajang "bagi-bagi jabatan" belaka.

"Di saat Presiden Prabowo tengah berbenah untuk efisiensi, pemerintah daerah jangan malah ingin menambah OPD baru yang tak ada urgensinya. Ini malah jadi pemborosan dan berpeluang untuk bagi-bagi jabatan," tegas Reky Fitro.

Sebelumnya, Bupati Suhardiman Amby berencana akan menambah sembilan OPD baru di lingkungan Pemkab Kuansing.

Sembilan OPD ini merupakan pemecahan dari dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemkab Kuansing yang sekarang berjumlah 28 dinas dan badan termasuk RSUD Teluk Kuantan.

“Kami akan tambah sembilan OPD baru,” kata bupati.

Di antara dinas dan badan yang siap-siap akan di pecah adalah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, akan dipecah menjadi dua. Bidang Pemuda dan Olahraga akan menjadi dinas sendiri.

Lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan dipecah. Dinas ini, akan dipecah menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.

Seterusnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan, akan dipecah menjadi dua dinas. Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan.

Kemudian, Dinas Sosial dan PMD juga akan dipecah. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Lalu pembentukan Dinas Tata Kota.

Kemudian Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kuansing (Satpol PP dan PKP) juga akan dipecah. Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran akan berdiri sendiri pula.

Kemudian direncanakan pula pemecahan Dinas DP2KBP3A Kuansing yang akan dipecah menjadi Dinas KB dan Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

“Kami akan tambah 9 OPD baru. Saat ini, Pemkab tengah menggodok Perda SOTK yang ada,” kata Bupati Kuansing kepada wartawan, baru-baru ini.

Langkah ini, menurutnya, juga sebagai langkah penyesuaian kementerian negara yang ada. Sehingga akan lebih maksimal dalam berkoordinasi dan menarik anggaran kementerian dari pusat ke daerah

Rencana kebijakan inilah yang ditantang Ketua DPC Gerindra Kuansing Reky Fitr dan anggota DPRD Kuansing dari Fraksi PKB Desi Guswita.

"Instruksi Presiden lakukan efesiensi. Sekarang dengan penambahan OPD ini jelas pemborosan anggaran. Berarti Bupati Kuansing ini melawan Presiden," tegas Desi melanjutkan kekesalannya atas rencana penambahan OPD ini.(*)