Gubernur Bengkulu Resmi Larang Studi Tur dan Wisuda Sekolah untuk Kurangi Beban Orang Tua

Gubernur Bengkulu Resmi Larang Studi Tur dan Wisuda Sekolah untuk Kurangi Beban Orang Tua
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat kegiatan retreat di Magelang.

Jakarta, sorotkabar.com - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan secara resmi melarang penyelenggaraan studi tur dan wisuda sekolah di seluruh jenjang pendidikan di wilayah Provinsi Bengkulu.

Keputusan ini diambil untuk mengurangi beban finansial orang tua murid yang merasa keberatan dengan biaya tambahan dari kegiatan tersebut.

"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studi tur maupun wisuda yang membebani orang tua murid," ujar Helmi Hasan dalam pesan elektronik yang diterima di Bengkulu, Rabu.

Larangan ini merupakan respons terhadap banyaknya keluhan dari wali murid terkait biaya studi tur dan wisuda yang dinilai tidak esensial. Tren perjalanan wisata edukatif dan acara wisuda yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi beban ekonomi bagi sebagian besar keluarga.

Banyak orang tua mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengeluaran ini menjadi tekanan yang tidak seharusnya mereka tanggung.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan finansial akibat kegiatan yang tidak wajib. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pendidikan tetap inklusif dan tidak menciptakan kesenjangan di antara siswa.

Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah. Menurutnya, sistem pendidikan harus lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran daripada mengadakan kegiatan seremonial yang membebani masyarakat.

"Pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas. Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, bukan untuk kegiatan seremonial yang tidak esensial," tegasnya. (ant)
 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index