Pekanbaru, sorotkabar.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Penahanan ditambah selama 40 hari.
Selain Risnandar, KPK juga menambah masa penahanan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdako Novin Karmila.
Risnandar bersama tersangka lain diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari pegawai negeri atau kas umum yang seolah-olah memiliki utang, padahal tidak terkait dengan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Tahun 2024.
Tim penyidik KPK melakukan penahanan pertama terhadap ketiga tersangka selama 20 hari, terhitung tanggal 3 hingga 22 Desember 2024. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK.
Masa penahanan itu diperpanjang. "Diperpanjang di tingkat JPU (Jaksa Penuntut Umum) selama 40 hari, mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai 31 Januari 2025," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin (24/12/2024).
Tessa mengatakan, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang sangkaan terhadap ketiga tersangka. "Di antaranya dengan memanggil berbagai pihak sebagai saksi," tutur Tessa dilansir dari cakaplah.com.
Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Risnandar, Indra Pomi Nasution dan Novin Karmila pada Senin (2/12/2024). OTT digelar di Pekanbaru dan Jakarta.
Awalnya KPK mengamankan 9 orang dan menyita uang Rp6,8 miliar. Namun dari hasil penyidikan, akhirnya penyidik KPK menetapkan tiga orang tersangka, yakni Risnandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution dan Novin Karmila.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 f dan Pasal 12 B pada Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tessa mengungkapkan, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan setelah OTT. Penggeledahan dilakukan di 12 lokasi rumah pribadi yang tersebar di Kota Pekanbaru, serta tiga rumah di Jakarta Selatan dan Depok, dan enam kantor di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari alat bukti tambahan yang dapat memperkuat penyidikan serta memastikan apakah ada tindak pidana korupsi lain yang terkait dengan kasus ini.
Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen-dokumen, surat-surat, barang elektronik, serta barang berharga seperti perhiasan, sepatu, dan tas sebanyak 60 unit. Selain itu, ditemukan pula uang tunai senilai Rp 1,5 miliar dan 1.021 Dolar Amerika Serikat.(*)
