Jakarta,sorotkabar.com - Komisi IX DPR meminta pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menyusul munculnya dugaan praktik jual beli titik atau dapur SPPG yang disebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga lebih dari Rp 1 triliun per bulan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan program pemenuhan gizi yang dibiayai negara.
"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele," kata Charles saat dihubungi, Jumat (12/6/2026).
Menurut Charles, audit tidak hanya berfokus pada dugaan jual beli titik SPPG, tetapi juga harus mencakup berbagai aspek penting lainnya. Mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, efisiensi penggunaan anggaran, hingga tata kelola operasional setiap SPPG.
Charles menegaskan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi celah bagi praktik-praktik yang merugikan negara.
Ia menyebut, apabila dalam proses audit ditemukan praktik jual beli titik, penyimpangan anggaran, atau pelanggaran lainnya, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat.
Menurutnya, SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran tidak cukup hanya diberikan sanksi administratif, melainkan perlu ditutup secara permanen agar tidak kembali beroperasi dan merugikan program.
"Nantinya, apabila ada temuan jual beli titik maupun pelanggaran lain, SPPG tersebut harus ditutup permanen," tegas Charles.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh SPPG. Alasannya, sebagian besar sekolah tengah memasuki masa libur sehingga proses pemeriksaan dan evaluasi dapat dilakukan lebih optimal tanpa mengganggu layanan kepada penerima manfaat.
Charles juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian target jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.(*)
