Jakarta,sorotkabar.com - Pemerintah memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) guna mencegah potensi korupsi. Langkah ini ditegaskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, seusai bertemu wakil ketua KPK.
Pertemuan dengan Agus Joko Pramono tersebut membahas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres tersebut selama ini menjadi acuan pencegahan korupsi lintas kementerian dan lembaga.
Dudung menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji perubahan regulasi agar pengawasan semakin kuat dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Ini kita seriusi, apalagi saat ini MBG menjadi perhatian karena sedang booming,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Menurut Dudung, program MBG menjadi fokus pengawasan setelah muncul sejumlah laporan terkait ketimpangan pelaksanaan di lapangan. Salah satu indikasi yang disorot adalah dugaan praktik jual beli lokasi dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Meski demikian, Dudung menegaskan temuan tersebut masih dalam tahap verifikasi melalui pengecekan langsung oleh tim lintas kementerian dan lembaga. “Fungsi KSP adalah pengawasan dan pengendalian bersama KPK, Bappenas, dan lainnya. Secara institusi, saya juga akan turun langsung melihat,” tegasnya.
Dudung menambahkan, laporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi kepada presiden selama ini dilakukan dua kali dalam setahun. Namun, intensitas pelaporan bisa ditingkatkan seiring komitmen kuat presiden dalam memberantas korupsi.
Ia meyakini presiden akan memberikan perhatian serius terhadap setiap potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, termasuk dalam program MBG.
Langkah penguatan pengawasan ini merupakan tindak lanjut arahan presiden agar seluruh program prioritas nasional berjalan transparan dan tepat sasaran. Selain MBG, program lain, seperti Koperasi Merah Putih, kampung nelayan, dan sekolah rakyat juga masuk dalam pengawasan ketat.
KSP pun memastikan akan bersikap terbuka kepada publik jika ditemukan pelanggaran, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara. “Kalau terbukti ada pelanggaran, saya tidak akan segan untuk mengungkapnya secara langsung,” pungkas Dudung.(*)
