Jakarta,sorotkabar.com - Ekosistem daerah aliran sungai (DAS) bukan sekadar persoalan lingkungan hidup yang terisolasi di pinggiran sungai, melainkan “urat nadi” utama yang menentukan hidup matinya industri logistik nasional.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk-Citanduy Heru Permana mengatakan sekitar 70 persen jalur distribusi logistik di Pulau Jawa melintasi wilayah DAS.
Kerusakan ekosistem di wilayah-wilayah ini, yang memicu bencana banjir dan tanah longsor, telah mengakibatkan kerugian ekonomi pada sektor logistik mencapai Rp 2,1 triliun setiap tahunnya. Menurut Heru paradigmanya harus diubah, logistik bukan hanya soal memindahkan barang dari satu titik ke titik lain, tetapi bagaimana menjaga ekosistem yang dilewati oleh barang-barang tersebut.
"DAS adalah infrastruktur alami. Jika DAS sakit, jalur distribusi akan tersumbat, risiko pengiriman meningkat, dan biaya operasional membengkak akibat pengalihan rute,” kata Heru dalam forum diskusi “Measuring, Reducing, and Managing Carbon Footprint in Logistics for Indonesia’s Climate Commitment”, Kamis (19/2/2026).
Heru menjelaskan, pemahaman publik mengenai DAS sering kali keliru. DAS bukan sekadar area di kanan dan kiri bantaran sungai, melainkan sebuah kesatuan lanskap daratan yang dibatasi oleh pemisah topografi seperti punggung bukit atau pegunungan. Wilayah ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan menuju laut secara alami.
“Di mana pun kita berdiri, kita berada di dalam sebuah DAS. Ini adalah lanskap yang menghubungkan hulu, tengah, hingga hilir,” kata Heru.
Dalam konteks logistik, DAS berfungsi sebagai koridor distribusi utama dan lokasi berbagai infrastruktur vital, mulai dari jalan raya, jembatan, hingga gudang penyimpanan. BPDAS Cimanuk-Citanduy sendiri mengelola wilayah seluas 3,15 juta hektare yang mencakup tiga provinsi strategis: Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Dengan total 799 DAS di wilayah kerja tersebut termasuk DAS prioritas seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Ciujung kerusakan lahan di area ini berdampak langsung pada nadi ekonomi nasional.
Menurut Heru, degradasi DAS telah menyebabkan rasio koefisien air menjadi tidak normal. Hal ini memicu fenomena “banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau”, yang keduanya merupakan musuh bagi efisiensi logistik. Banjir merusak akses jalan dan moda transportasi, sementara kekeringan mengganggu stabilitas jalur transportasi air dan ketersediaan bahan baku industri.
Kaitan antara bencana alam di wilayah DAS dengan jejak karbon logistik sangat nyata. Ketika sebuah jalur utama terputus akibat longsor atau banjir, perusahaan logistik terpaksa melakukan pengalihan rute (rerouting). Jarak tempuh yang lebih jauh secara otomatis meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil dan menghasilkan emisi gas rumah kaca tambahan.
“Pengelolaan DAS adalah strategi mitigasi emisi yang sering terlupakan. Dengan DAS yang sehat, jalur logistik menjadi stabil dan kita menghindari emisi tambahan dari gangguan rantai pasok,” tegas Heru.
Selain itu, kerugian finansial sebesar Rp 2,1 triliun per tahun akibat gangguan DAS menjadi pengingat bahwa investasi dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan investasi jangka panjang untuk melindungi aset bisnis. Heru mendorong perusahaan logistik untuk mulai melakukan carbon accounting (akuntansi karbon) secara komprehensif, mencakup emisi langsung maupun tidak langsung dari seluruh rantai pasok mereka.
Dalam upaya mencapai target Green Logistics, Heru menekankan pentingnya perusahaan mengompensasi emisi yang mereka hasilkan melalui penanaman pohon. Ia menyoroti ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon yang paling efisien, jauh melampaui tanaman di daratan.
“Mangrove saat ini sedang menjadi ‘seksi’ karena kemampuan serapan karbonnya yang luar biasa tinggi. Namun, menjaganya tidak mudah karena sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan ombak,” jelasnya.
Heru menantang para pelaku usaha untuk menghitung secara jujur jejak karbon mereka mulai dari penggunaan pendingin ruangan (AC) di kantor, pengoperasian komputer, hingga aktivitas armada transportasi dan mengonversinya menjadi jumlah pohon yang harus ditanam. “Sampai saat ini, sudah berapa batang pohon yang Bapak dan Ibu tanam sebagai kompensasi emisi? Ini bukan sekadar CSR, tetapi tanggung jawab untuk keberlangsungan bumi,” katanya.
Di wilayah kerja BPDAS Cimanuk-Citanduy, terdapat potensi besar untuk rehabilitasi mangrove, terutama di wilayah Karawang, Bekasi, dan Subang. Sementara itu, untuk wilayah daratan, lokasi kritis yang membutuhkan penanganan khusus tersebar di Sukabumi, Cianjur, dan Lebak.
Untuk mengembalikan kesehatan DAS, BPDAS menerapkan prinsip teknis yang dikenal dengan singkatan THR atau tahan, hambat, dan resap. Strategi ini dirancang untuk memastikan air hujan tidak langsung mengalir menjadi banjir limpasan (run-off), melainkan dikelola agar bermanfaat bagi ekosistem.
Langkah pertama adalah menahan air di wilayah hulu melalui rehabilitasi hutan dan vegetasi agar tanah memiliki kemampuan optimal dalam menangkap air hujan. Selanjutnya, laju air perlu dihambat dengan membangun berbagai infrastruktur sipil teknis, seperti bendungan kecil, sumur resapan, dan rorak, guna memperlambat aliran permukaan yang terlalu deras.
Dengan terkendalinya kecepatan arus, air memiliki kesempatan lebih besar untuk meresap kembali ke dalam tanah, yang berfungsi menjaga stabilitas cadangan air tanah sekaligus mencegah risiko kekeringan di masa mendatang.
Heru mengakui, tantangan terbesar dalam rehabilitasi lahan bukan pada aspek teknis, melainkan pada “rekayasa sosial”. Masyarakat cenderung enggan menanam pohon kayu-kayuan karena waktu tunggu panen yang lama dan lebih memilih tanaman pertanian semusim yang memberikan hasil instan.
“Solusinya adalah skema agroforestry, di mana kita mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Ini menjaga pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki tutupan lahan,” ungkapnya. Saat ini, tutupan hutan di wilayah kerja BPDAS Cimanuk-Citanduy hanya tersisa sekitar 10 persen, sementara sisanya didominasi oleh lahan pertanian kering dan permukiman.(*)
