Pekanbaru, sorotkabar.com - Pemerintah Kota Pekanbaru akan mematangkan rencana penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di setiap RW yang tersebar di seluruh kelurahan.
Program ini ditargetkan berjalan pada awal Februari 2026 dan dilakukan bertahap.Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru, Syamsuir, menyebutkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengajukan nama-nama PPPK Paruh Waktu ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
"Awal Februari rencananya akan kita lepas anak-anak PPPK Paruh Waktu. Satu orang kita tempatkan di satu RW. Untuk tahap awal ini dulu dua kecamatan, yakni Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Sail," ujar Syamsuir, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, penempatan tersebut akan dievaluasi seiring berjalannya program. Pemko akan memetakan kebutuhan pegawai di lapangan, terutama untuk RW yang memiliki jumlah kepala keluarga cukup banyak.
"Nanti kita lihat perkembangannya. Ada RW yang jumlah KK-nya besar, bisa kita perbantukan lagi tenaga PPPK lainnya. Tapi untuk tahap pertama ini, satu RW hanya satu ASN atau PPPK," jelasnya.
Syamsuir juga menegaskan bahwa data tenaga PPPK Paruh Waktu dari seluruh OPD hampir seluruhnya sudah masuk. Program ini pun telah disosialisasikan kepada seluruh OPD.
"Semua OPD sudah kita undang, kita surati, dan kita sampaikan bahwa PPPK akan diperbantukan untuk program Pemko di RW-RW. Saya langsung yang memimpin rapatnya," tegasnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, petugas PPPK Paruh Waktu di RW akan dibekali aplikasi yang disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekanbaru. Aplikasi tersebut digunakan untuk berbagai pendataan, mulai dari rumah tidak layak huni hingga objek pajak.
"Ada aplikasi yang harus mereka isi. Itu dibuat oleh Kominfo, terkait pendataan rumah dan objek pajak PBB. Itu salah satu target awal kita," kata Syamsuir.Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Samto, memastikan seluruh OPD telah mengajukan nama-nama PPPK Paruh Waktu yang akan ditempatkan di RW.
"Nama-nama sudah masuk dari seluruh OPD. Total kebutuhan sekitar 770 personel sesuai jumlah RW. Saat ini sudah terpenuhi sekitar 60 persen dan masih berproses," ungkap Samto.
Ia menambahkan, OPD juga sedang melakukan verifikasi data, termasuk penyesuaian penempatan personel berdasarkan domisili masing-masing.
"Pengiriman data dari OPD terus berjalan, sekaligus dilakukan verifikasi agar penempatan sesuai dengan domisili," pungkasnya.
Program ini diharap dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah, sekaligus memperkuat pendataan dan pelayanan langsung di tingkat RW.(*)
