Pekanbaru,sorotkabar.com - Setelah menggelar rapat paripurna penyampaian pidato pengantar nota keuangan, DPRD Kota Pekanbaru kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (30/12/2025) malam.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Dikky Suryadi dan Andry Saputra.
Turut hadir Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar, unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, tujuh dari delapan fraksi di DPRD Kota Pekanbaru langsung memberikan pandangan umumnya kepada pimpinan DPRD dan Wakil Walikota Pekanbaru. Ketujuh fraksi tersebut yakni Fraksi PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, NasDem, Golkar, serta Nurani Bangsa. Sementara itu, Fraksi Demokrat tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Usai rapat, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Hamdani, menyampaikan sejumlah catatan dan masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satunya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD memang harus kita maksimalkan lagi, tanpa harus membebani masyarakat. Selain itu, kita harapkan juga pemerintah bisa mengurangi atau kalau bisa menzirokan kebocoran PAD itu,” ujar Hamdani, kepada CAKAPLAH.com.
Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sistem digital atau online dalam pengelolaan PAD, sehingga dapat meminimalisir interaksi langsung antara petugas dengan wajib pajak.
“Dengan sistem online, interaksi antara petugas dan wajib pajak bisa dikurangi. Di samping itu, pemerintah juga perlu terus mencari potensi-potensi pendapatan daerah yang dapat memaksimalkan PAD,” tambahnya.
Ia juga menyoroti keterlambatan penyampaian KUA-PPAS yang dinilai perlu menjadi perhatian ke depan agar pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau KUA-PPAS bisa lebih cepat di masukkan, tentu kita bisa berikan masukan-masukan juga kepada pemerintah untuk penyempurnaan dari APBD kita ini. Biar memang tepat guna dan memang betul-betul dirasakan manfaatnya sama masyarakat,” jelasnya.
Kata Hamdani, secara umum Fraksi PKS juga berharap kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan penanganan banjir, dapat ditingkatkan pada tahun anggaran mendatang.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi NasDem, Zulfan Hafiz, menyampaikan bahwa fraksinya juga memberikan banyak masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya terkait optimalisasi pendapatan daerah dan program-program yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar ke depan penyusunan KUA-PPAS tidak lagi dilakukan di injury time, tetapi tepat waktu sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Zulfan menegaskan, ketepatan waktu dalam pembahasan KUA-PPAS sangat penting karena APBD memiliki peran strategis sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.
“APBD ini menjadi trigger ekonomi Pekanbaru. Kita mendukung langkah-langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah hari ini, bagaimana ke depan ini lebih dimaksimalkan dan termasuk untuk persoalan banjir. Bagaimana setiap jalan yang dilakukan overlay, drainasenya juga ditingkatkan perbaikannya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Pekanbaru merencanakan pelaksanaan empat rapat paripurna dalam satu hari. Namun, hingga Selasa (30/12/2025) malam, baru dua rapat paripurna yang terlaksana.
Usai paripurna tersebut, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pekanbaru kembali menggelar pembahasan agenda paripurna lanjutan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu (31/12/2025).(*)
