Jakarta,sorotkabar.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan delapan jenis obat yang paling sering dipalsukan. Ke delapan obat tersebut, yakni Viagra, Cialis, Ventolin Inhaler, Dermovate, Tramadol Hydrochloride, Hexymer, Trihexyphenidyl Hydrochloride, dan Ponstan.
Daftar tersebut diperoleh dari hasil pengawasan lapangan serta laporan masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar Taruna mengatakan obat palsu dapat mengandung zat aktif yang tidak sesuai, dosis berlebih atau kurang, bahkan tidak mengandung zat obat sama sekali.
“Dalam beberapa kasus, obat palsu justru mengandung bahan lain yang berpotensi menimbulkan efek toksik.Dampak penggunaan obat palsu tidak hanya mencakup keracunan dan kegagalan terapi, tetapi juga meningkatkan risiko resistansi obat, ketergantungan, hingga kematian,” kata Taruna dikutip dari Antara, Rabu (31/12/2025).
Selain itu, peredaran obat palsu dikatakannya turut memicu kerugian ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.
BPOM memastikan bahwa data terkait obat palsu akan diperbarui secara berkala, sehingga masyarakat dapat terus memantau perkembangan temuan terbaru melalui kanal resmi yang telah disediakan.
Selain penindakan hukum terhadap pelaku distribusi obat palsu, BPOM menekankan pemberantasan obat palsu membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat.
“Mari bersama-sama menerapkan prinsip 3S, yaitu sadari bahaya obat palsu, Simak informasi resmi, dan sudahi peredaran obat palsu di Indonesia,” ujar Taruna.
Sebagai langkah preventif, meluncurkan kanal khusus Komunikasi Risiko Obat Palsu yang memuat berbagai informasi penting terkait obat palsu hasil pengawasan BPOM, mulai dari identitas produk dan dokumentasi visual, pola pemalsuan dan distribusi ilegal, dampak kesehatan akibat konsumsi, hingga langkah penindakan hukum yang telah dilakukan terhadap pelaku pemalsuan.
Masyarakat dapat mengakses kanal tersebut melalui laman resmi BPOM pada menu isu khusus obat palsu serta melalui akun media sosial resmi BPOM. Kehadiran kanal ini ditujukan untuk memperluas akses publik terhadap informasi valid, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap peredaran obat yang tidak asli.(*)
