Pekanbaru, sorotkabar.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya menata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan di area terlarang, seperti trotoar dan badan jalan. Langkah ini dilakukan demi menjaga ketertiban, kelancaran arus lalu lintas, dan kenyamanan pejalan kaki.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa proses penataan dan relokasi PKL kini menjadi perhatian serius pemerintah. Beberapa lokasi di sejumlah ruas jalan tengah disiapkan sebagai tempat baru bagi para pedagang.

"Kita akan membuka tempat-tempat relokasi lain dan mengatur PKL. Ini akan kita benahi," ujar Agung.

Agung menambahkan, penertiban PKL bukan semata-mata tindakan tegas, melainkan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan berdagang.

"Kami bukan tidak tegas, tapi kami lebih mengedepankan rasa kemanusiaan. Kami menggusur dengan memberi solusi, karena ini menyangkut perekonomian dan kehidupan mereka," jelasnya.

Sebagai bentuk solusi, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif agar PKL bisa berjualan dengan nyaman tanpa melanggar aturan. Beberapa titik yang telah ditetapkan antara lain Taman Labuai Citywalk, Bundaran Keris, dan Kawasan Kuliner Malam Cut Nyak Dien.

Selain itu, pemerintah juga mendorong badan usaha agar membuka area khusus bagi pelaku UMKM dan PKL di kawasan Jalan HR Soebrantas. Di sana terdapat kompleks UMKM seluas sekitar 30 hektare yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas ekonomi baru.

"Kita sudah dorong badan usaha agar menyediakan tempat di HR Soebrantas. Lahan itu bisa digunakan untuk PKL agar mereka tetap punya tempat usaha," ungkap Agung.

Melalui langkah penataan ini, Pemko Pekanbaru berharap tercipta lingkungan kota yang lebih tertib, bersih, dan indah, tanpa menghilangkan sumber penghidupan masyarakat kecil.

Lebih jauh, pemerintah berencana mengembangkan kawasan relokasi menjadi sentra kuliner dan UMKM agar tidak hanya menjadi tempat berjualan sementara, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal.

"Tujuan kita bukan menyingkirkan, tapi menata. Kita ingin PKL bisa berjualan dengan lebih tertib dan tetap produktif," tutup Agung.(*)