Pekanbaru, sorotkabar. com – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp100 miliar tahun 2026 ini untuk menormalisasi 900 kilometer drainase mendapat apresiasi positif dari kalangan pengamat tata kota. Kebijakan ini disebut langkah bagus untuk pembenahan wajah dan tata kota Pekanbaru ke depannya.
"Bagus, yang penting mengacu pada master plan-nya. Dan harus interkoneksi. Kalau tidak (anggaran) akan sia-sia lagi," kata pengamat tata kota Dr Mardianto Manan, MT, IAP ketika dihubungi GoRiau, Jumat (6/2/2026) pagi.
Meski mendukung kebijakan Pemko Pekanbaru tersebut, namun Mardianto mempertanyakan apakah Pemko Pekanbaru sendiri sudah mempunyai master plan untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru tersebut. "Pertanyaannya sekarang, sudah adakah master plan-nya? Kalau ada yess, lanjut, perlu kita puji. Tapi kayaknya belum pernah ada. Kalau ada, kapan?" tanya Mardianto.
Menurut Mardianto, perbincangan mengenai pentingnya master plan penanganan banjir Kota Pekanbaru ini sebenarnya sudah sejak bertahun-tahun lalu meramaikan pemberitaan media massa di Pekanbaru. Pentingnya master plan ini selalu didengungkan oleh kalangan pengamat tata kota dan akademisi, namun master plan penanganan banjir yang diharapkan itu sampai saat ini belum terdengar terbit.
"Nah itu dia. Kalau pun mereka (Pemko) menyatakan master plan itu sudah ada, silakan saja tanya (ke mereka) kalau ada. Minta ke dia kapan disahkan dan siapa yang men-sahkan. Apakah (dalam bentuk) Perda? Atau Perwako, atau tak ada," kata dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau (UIR) ini.
Mardianto menegaskan perlunya perlakuan khusus untuk mengantisipasi dan mengurangi banjir di Kota Pekanbaru. Penyelesaian masalah banjir di Kota Pekanbaru menurutnya membutuhkan waktu panjang dan terencana dengan baik. "Makanya sekali lagi saya katakan, kota ini butuh rencana induk alias master plan banjir yang sampai saat ini belum ada," katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target ambisius untuk melakukan normalisasi saluran drainase sepanjang 900 kilometer pada tahun ini. Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi saluran air agar terhubung dengan baik dan menjadi solusi konkret mengatasi persoalan banjir di wilayah rawan genangan.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan, pembenahan ini tidak hanya fokus pada pembersihan sampah, tetapi juga pengerukan sedimen yang telah mendangkalkan parit-parit di seluruh kota. Ia menginginkan seluruh aliran air berfungsi optimal tanpa hambatan.
Untuk mendukung rencana besar ini, anggaran sudah disiapkan secara signifikan. Menurut Wawako Pekanbaru, Markarius Anwar, dana sekitar Rp100 miliar telah dialokasikan khusus untuk pembenahan infrastruktur air ini pada tahun anggaran 2026.
Saat ini, tim gabungan dari Dinas PUPR serta Dinas Perkim tengah melakukan pemetaan ulang terhadap titik-titik rawan banjir. Seluruh kegiatan perbaikan akan merujuk pada master plan pengendalian banjir yang telah disusun oleh pemerintah kota agar pengerjaan lebih terukur dan sistematis.( *)
