Jakarta, sorotkabar. com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Ia menekankan pentingnya aturan yang jelas, koordinasi lintas lembaga, dan sosialisasi agar kebijakan ini berjalan adil dan transparan.
"Prinsipnya, kami di Komisi X DPR RI mendukung penuh pelaksanaan TKA sebagai instrumen untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik dan sekaligus memetakan mutu pendidikan di setiap daerah.
Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas pendidikan di tanah air-apakah sudah merata atau masih terjadi ketimpangan," ujar Lalu dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).
Namun demikian, Lalu memberi catatan agar pelaksanaan TKA tak membingungkan publik. Menurutnya, ketidaksesuaian antara status TKA yang tidak wajib dengan hasilnya yang jadi syarat SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), yang bisa membingungkan sekolah dan siswa.
Dia juga menilai jika hasil TKA menjadi syarat wajib SNBP, maka pelaksanaannya seharusnya juga diwajibkan demi keadilan dan kepastian bagi seluruh siswa.
"Tetapi di sisi lain, kita juga perlu memastikan bahwa TKA tidak menjadi satu-satunya alat ukur capaian akademik. TKA seharusnya dilihat sebagai salah satu komponen penilaian yang melengkapi asesmen lainnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu mendorong Kemendiktisaintek berkordinasi dengan Forum Rektor dan panitia SNBP agar kebijakan TKA dan seleksi perguruan tinggi selaras. Ia menekankan pentingnya konsistensi antar lembaga demi seleksi nasional yang transparan dan adil.
Selain itu, Lalu menyoroti perlunya sosialisasi yang menyeluruh dan bertahap kepada masyarakat, terutama orang tua siswa, terkait tujuan, pelaksanaan, dan dampak hasil TKA terhadap seleksi masuk perguruan tinggi.
"Kita harus memastikan masyarakat memahami dengan jelas apa itu TKA, apa manfaatnya, dan bagaimana hasilnya digunakan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau kebingungan yang justru menimbulkan keresahan," katanya.
Lalu berpendapat pelaksanaan TKA akan lebih kredibel dan diterima luas jika didukung oleh regulasi yang jelas, koordinasi antar pihak terkait, serta sosialisasi publik yang efektif.
"Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur objektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sekadar menjadi formalitas atau beban tambahan bagi peserta didik," pungkasnya.
Komisi X DPR RI berharap TKA yang transparan, adil, dan konsisten dapat menjadi dasar kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong terciptanya sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan kompetitif di seluruh Indonesia.(*)
