Bandung,sorotkabar.com - Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2026 diperkirakan turun dari Rp 7,8 triliun menjadi sekitar Rp 7,1 triliun akibat berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 658 miliar..
Kondisi ini mendorong DPRD Kota Bandung meminta pemerintah kota segera memperkuat strategi fiskal, khususnya dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset produktif guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota DPRD Kota Bandung Susanto Triyogo menegaskan, penurunan anggaran tidak boleh menghambat pelayanan publik. Karena itu, efisiensi belanja harus diimbangi dengan upaya serius untuk memperbesar penerimaan daerah.
“Kita harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Maka dari itu, peningkatan PAD lewat sektor-sektor strategis seperti BUMD dan aset daerah menjadi sangat penting,” ujarnya kepada Republika, Senin (20/10/25) malam.
Menurut Susanto, BUMD harus menjadi motor penggerak kemandirian fiskal Kota Bandung, bukan sekadar entitas bisnis. “BUMD harus jadi salah satu sumber penerimaan. Kita ingin kinerja mereka makin sehat dan memberi dividen signifikan bagi daerah.”
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baru di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengelola aset secara lebih produktif.
“Aset daerah yang selama ini pasif harus bisa menghasilkan. Ini langkah tepat agar aset menjadi sumber PAD baru,” kata Susanto.
Menurutnya jika pengeluaran terus ditekan tapi pendapatan tidak naik, fiskalnya akan cenderung stagnan. Karena itu, optimalisasi PAD adalah kunci agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah penurunan anggaran TKD.
Susanto berharap kolaborasi DPRD dan pemerintah kota mampu memperkuat kemandirian fiskal Bandung, sehingga meski APBD menurun, roda pembangunan dan layanan publik bagi warga tetap terjaga. (*)
