Bandar Lampung, sorotkabar. com – Krisis bahan bakar solar kembali menghantam Kota Bandar Lampung. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah ini dipadati kendaraan sejak Sabtu (4/10/2025) sore.
Antrean panjang mengular hingga beberapa kilometer, menandakan pasokan solar semakin terbatas di lapangan.
Pantauan di beberapa titik menunjukkan antrean mengular di empat lokasi utama, yakni SPBU Soekarno Hatta, Codo Pertamina, SPBU Rajabasa, dan SPBU Labuhan Ratu.
Di SPBU Soekarno Hatta, antrean kendaraan terlihat mencapai dua kilometer. Pihak SPBU bahkan membuka empat jalur khusus untuk pengisian solar. Sebagian besar yang mengantre merupakan truk pengangkut batu bara dan kendaraan berat.
Kondisi lebih parah terjadi di SPBU Codo Pertamina. Antrean kendaraan bus dan truk memanjang hingga 3–4 kilometer. Sopir terpaksa menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah solar.
Sementara itu, di SPBU Rajabasa yang baru beroperasi pukul 18.00 WIB, antrean langsung padat sejak pintu dibuka. Situasi serupa juga terjadi di SPBU Labuhan Ratu, di mana antrean kendaraan mencapai satu kilometer dan menyebabkan kemacetan di jalan sekitar.
Usman (53), seorang sopir truk angkutan pasir yang ditemui di SPBU Codo Pertamina, mengaku sudah terbiasa dengan antrean panjang seperti ini. “Udah dua jam lebih saya nunggu. Dan ini bukan cuma hari ini, tiap hari begini,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi kelangkaan solar sudah berlangsung lama di berbagai wilayah Lampung, bahkan di beberapa titik antrean bisa mencapai ratusan kendaraan. “Kalau di Pesawaran, di Geneng sana, malah ada antrean sampai ratusan mobil. Kadang juga ada yang ngecor, ngisi pakai jeriken,” tambahnya.
Usman berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengatasi kelangkaan ini. Ia menilai, praktik penyalahgunaan distribusi solar bersubsidi menjadi akar persoalan. “Harusnya Gubernur Lampung ngambil sikap tegas. SPBU yang main nakal itu diberesin. Kami yang kerja harian ini malah susah cari solar,” tegasnya.
Krisis solar seperti ini bukan hanya menghambat aktivitas transportasi logistik, tetapi juga berpotensi menekan harga bahan pokok dan biaya produksi industri kecil di Lampung. Banyak pihak menilai, pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. (*)
