Jakarta,sorotkabar.com – Partai Demokrat menyatakan akan aktif mengawal revisi Undang-Undang (UU) Pemilu agar terwujud sistem pemilu yang menguntungkan rakyat, bangsa, dan negara.
Hal itu disampaikan Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron saat membuka Proklamasi Democracy Forum (PDF) bertema “Revisi Paket Revisi UU Pemilu” di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5/2025) sore.
Forum diskusi yang digelar DPP Demokrat ini menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi, Ketua KPU Mochamad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Pembina Perludem Titi Anggraini, dana Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Herman mengatakan revisi UU Pemilu berpotensi dilakukan satu paket dengan revisi UU Pilkada, dan UU Partai Politik sehingga harus dikawal ketat.
“Penting mengawal upaya menghadirkan pemilu yang terbaik untuk rakyat di negeri ini,” katanya.
Menurutnya, forum diskusi tersebut sengaja digelar DPP Demokrat untuk membedah lebih dalam revisi paket UU Pemilu lebih dalam dari berbagai aspek, sehingga bisa menghadirkan sistem pemilu terbaik untuk rakyat Indonesia.
“Ini juga menurut saya patut untuk kita bahas, sehingga sesungguhnya apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi kekosongan atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga saya mencatat beberapa hal terkait dengan desain pemilu dengan metode konversi suara, alokasi kursi. Kemudian bagaimana kesetaraan antara pemilu dan pilkada,” ujar Herman.
Dalam forum revisi paket UU Pemilu ini, sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari evaluasi sistem proporsional terbuka, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan presidential threshold, hingga peninjauan kembali ambang batas parlemen (parlementary threshold) sebesar 4%.
“Ada banyak hal, isu yang tentu ingin kami bahas di sini, dari mulai evaluasi (pemilu) sistem proporsional terbuka atau tertutup. Ini kan sudah menjadi pembicaraan, apakah terbuka atau tertutup. Kesejarahannya dua-duanya sudah ada, baik tertutup maupun terbuka,” ujar Herman.
Dia menambahkan forum diskusi tersebut diharapkan dapat menemukan gambaran formula untuk mewujudkan sistem pemilu yang menguntungkan bagi rakyat, bangsa dan negara.
“Supaya kita bisa menemukan sistem pemilu yang tentu bisa menguntungkan bagi rakyat, bangsa, dan negara,” kata Herman saat membuka forum diskusi tentang revisi paket UU Pemilu.(*)