Jakarta, sorotkabar.com - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan kepala daerah harus memperoleh izin apabila ingin ke luar negeri karena hal demikian tertuang dalam perundang-undangan.
Dia berkata demikian demi menanggapi heboh kabar Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur ke luar negeri tanpa melayangkan izin ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Seorang kepala daerah terikat dengan berbagai ketentuan perundang-undangan salah satunya jika yang bersangkutan ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, harus mendapatkan izin secara berjenjang," kata Rifqinizamy kepada awak media, Senin (7/4).
Dia mengatakan pejabat setingkat bupati dan wali kota perlu izin dari gubernur, lalu Kemendagri sebelum bepergian ke luar negeri.
"Jika gubernur melalui mendagri untuk mendapat izin dari presiden," kata Rifqinizamy.
Dia mengatakan izin sebelum bepergian ke luar negeri perlu dilakukan karena kepala daerah terikat dengan fungsi pelayanan ke masyarakat.
"Kenapa hal ini harus dilakukan? Sebab, di dalam diri kepala daerah melekat fungsi pelayanan publik yang tidak mengenal kata libur," katanya.
Rifqinizamy mengatakan fungsi pelayanan tanpa libur menjadi konsekuensi dari pilihan seseorang mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah, lalu terpilih dalam kontestasi.
Oleh karena itu, lanjut legislator NasDem itu, peristiwa Lucky Hakim menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di seluruh indonesia untuk tertib aturan.
"Kemudian di sisi lain saya mendorong agar Kemendagri memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar kemudian ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah yang lain," kata Rifqinizamy.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunggah ucapan selamat kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur ke Jepang.
Namun, Dedi meminta Lucky ke depan bisa melayangkan surat cuti apabila ingin bepergian ke luar negeri.
"Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu, ya," kata dia melalui Instagram akun @dedimulyadi71 seperti dikutip Senin ini. (*)