Jakarta, sorotkabar.com -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan politik luar negeri Indonesia yang akan tetap berada pada posisi nonblok dengan tidak ambil bagian dalam blok atau pakta militer mana pun.
Dia mengatakan, Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun.
"Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis nonaligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer mana pun," kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
Menurut dia, secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia jika harus memihak. "Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara, dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai amanat konstitusi tersebut. Kita juga memiliki kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain," tutur Sugiono.
Sebaliknya, dia menegaskan, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. "Dalam arti, kita tidak bergantung pada blok ataupun pakta militer mana pun, namun kita aktif juga menjalin kerja sama dan kolaborasi yang merupakan tema utama dari hubungan luar negeri kita dengan negara-negara tetangga, baik regional maupun global," ujar Sugiono.
Terkait hal tersebut, menurut Sugiono, Presiden RI Prabowo baru saja melaksanakan serangkaian kunjungan ke luar negeri untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi di antara Indonesia dan sejumlah negara. Kunjungan tersebut dilakukan di sela rangkaian perjalanan presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
Sugiono mengatakan, para pemimpin dunia menaruh harapan kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk bisa menjadi jembatan, komunikator, atau pun penghubung antara negara-negara di dunia. Harapan itu akan diwujudkan Presiden Prabowo.
"Di samping, juga potensi dan kekuatan Indonesia yang kita miliki baik dari segi sumber daya alam, kemudian dari segi jumlah penduduk yang merupakan faktor-faktor strategis dan dominan yang menyebabkan mereka semua ingin untuk membuka kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia," kata Sugiono.
Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, serta para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.
Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menlu Sugiono untuk membahas rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri RI. "Agenda kita dua, yaitu rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri tentu atas arahan presiden," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat di Kompleks Parlemen,, Senin.
Selain membahas program kerja 100 hari Kemenlu, rapat tersebut juga beragendakan pembahasan sejumlah isu-isu aktual. Rapat kemudian diawali dengan perkenalan para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.
"Karena ini rapat perdana, kami akan mempersilakan setiap anggota yang hadir dalam rapat kerja ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono yang meneruskan memimpin jalannya rapat.
Menlu Sugiono lantas memperkenalkan pula jajaran Kemenlu RI yang hadir, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir hingga Wamenlu Anis Matta. Sementara Wamenlu Arif Havas Oegroseno berhalangan hadir dalam rapat karena sedang berada di Eropa untuk menjalankan tugas.
Waketum DPP Partai Gerindra tersebut, menjelaskan, setiap wamenlu memiliki bidang tugasnya masing-masing, Misalnya Wamenlu Arrmanatha Nasir yang lebih banyak aktif di bidang-bidang yang bersifat internal dan multilateral. "Kemudian Pak Anis Matta tentu saja nature-nya beliau lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya dengan dunia Islam," ucapnya.
Sedangkan Wamenlu Arif Havas Oegroseno lebih banyak fokus pada bidang urusan bilateral dan perjanjian-perjanjian internasional. "Walaupun demikian, pembagian tugas ini sifatnya tidak menyekat, tidak rigid, tetapi kami juga memimpin Kemenlu ini secara kolektif kolegial," kata Sugiono.(*)