PAN Usul Hapus Ambang Batas Parlemen, Singgung Banyak Suara Sah Hilang

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:53:23 WIB
Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. (M Bagus Ibrahim/detikJatim)

Jakarta, sorotkabar.com - Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di angka 7%. Viva menilai ambang batas parlemen yang ideal adalah 0%.

"Setiap partai tentu memiliki pemikiran sendiri. Hal itu logis dan wajar saja. Bagi PAN selalu berprinsip pada hukum, kaidah, dan norma pemilu," kata Viva kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

"Berapa nilai ideal PT? Karena menurut MK bahwa PT adalah open legal policy, maka kalau mau sempurna, PT dihapus alias 0%," sambungnya.

Menurut Viva, semakin tinggi angka parliamentary threshold dan semakin banyak partai peserta pemilu, sistem akan semakin disproposional lantaran nilai representasinya rendah.

"Karena akan semakin banyak suara sah nasional tidak bisa dikonversi menjadi kursi, alias suara akan hilang tertelan ombak. Banyak partai peserta pemilu tidak lolos PT sehingga suara sahnya hilang," ujarnya.

Viva menjelaskan, pada Pemilu 2009 dengan PT 2,5%, suara sah nasional yang tak dapat dikonversi mencapai 19.047.481 suara atau sekitar 18% dari total suara sah nasional. Kemudian, di Pemilu 2014 dengan PT 3,5%, suara hilang tercatat 2.964.975 suara atau 2,4%.

"Lalu di Pemilu 2019 dengan PT 4 % menyebabkan suara hilang sebesar 13.595.842 suara (9,7% suara sah nasional). Dan terakhir di Pemilu 2024 dengan PT 4% menyebabkan suara hilang sebesar 16.105.152 suara (10,6% suara sah nasional)," jelasnya.

"Dapat dibayangkan jika PT 7% akan menyebabkan suara sah hilang karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi akan semakin besar dan pemilu akan semakin disproposional sehingga menyebabkan pemilu tidak berintegritas, berkualitas, dan jauh dari kedaulatan rakyat," sambung dia.

Menurutnya, jika terdapat kekhawatiran terkait fragmentasi politik di DPR, dapat ditempuh melalui mekanisme koalisi partai dalam pembentukan fraksi.

"Hal ini sebagai solusi demokratis, tanpa mencederai nilai kedaulatan rakyat dan menjaga agar pemerintah dapat berjalan stabil," tuturnya.

Surya Paloh sebelumnya menyebut NasDem akan tetap konsisten mendorong agar ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7%. Paloh menilai ambang batas 7% jauh lebih efektif.

"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ.

Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif.

Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).

Paloh kemudian menyinggung banyaknya partai politik. Paloh mempertanyakan untuk apa demokrasi kalau tidak membawa kemanfaatan.

"Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki.

Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama," ujarnya.(*) 
 

Terkini