Jakarta, sorotkabar.com - Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen.
PKS menegaskan konteks koalisi permanen tidak boleh diperkecil hanya untuk kepentingan elite.
"Saya kira koalisi permanen itu permanennya adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang permanen.
Nggak bisa permanen diperkecil menjadi kepentingan elite, itu tidak boleh. Dalam konteks koalisi permanen dalam artian kita membangun bangsa dan negara yang terbaik untuk anak bangsa, iya," kata Almuzzamil usai pelaksanaan Bukber Partai NasDem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Almuzzammil mengatakan pengertian koalisi permanen tidak boleh dipersempit. Ia mengingatkan munculnya demonstrasi pada Agustus 2025 jangan sampai terjadi lagi.
"Tapi kalau koalisi permanen ditafsirkan menjadi yang sempit, saya kira kita belajar dari demo Agustus kemarin. Demo Agustus kemarin, demo di Nepal, demo di Bulgaria, saya kira kita belajar bahwa pemerintah di mana pun di negara di dunia ini harus memperhatikan aspirasi publik ya," ujar Almuzzammil.
Almuzzammil mengatakan koalisi permanen yang dibentuk oleh elite harus mengatasnamakan dukungan rakyat. Ia menyebut masyarakat Indonesia saat ini sangat kritis dan pandai dalam menyikapi suatu permasalahan.
"Saya garis bawahi, koalisi permanen kita atas nama elite harus bersatu dengan atas nama rakyat. Di situ, nggak bisa elite koalisi sendiri, rakyat koalisi sendiri, ini nggak. Saya kira apa yang terjadi di Nepal itu seperti itu," kata Almuzzammil.
"Sekarang rakyat sudah sangat pandai, sangat kritis. Nepal bisa seperti itu, Bulgaria bisa seperti itu ya, kita juga mengalami di Agustus kemarin.
Jadi saya kira koalisi permanen itu adalah mempertemukan antara kehendak rakyat dan keinginan elite itu bersatu. Itulah yang ada di tujuan berbangsa-bernegara kita di konstitusi," imbuhnya.
Sebelumnya, wacana koalisi permanen mulanya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Wacana tersebut juga menjadi salah satu poin yang disepakati dalam Rapimnas Golkar.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
Bahlil menjelaskan alasan pembentukan koalisi permanen, yakni untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Golkar ingin ada stabilitas politik selama proses pemerintahan berjalan.
"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil.(*)