Jakarta,sorotkabar.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Indonesia menarik dari dari keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
Alasannya, karena lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sama sekali tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh karena di dalam dewan itu ada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang jelas-jelas menjajah Palestina. Sedangkan Palestina sebagai korban tidak dilibatkan.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina, karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” katanya dikutip dari akun X pribadinya @cholilnafis, Jumat (30/1/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini juga menyorot kewajiban Indonesia harus membayar sejumlah uang dengan bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnto Abdul Hakim menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," katanya dikutip dari laman resmi MUI.
Indonesia bergabung menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diluncurkan dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1). Keikutsertaan Indonesia untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza. - (ANTARA/Zubi-Noropujadi)
Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Donald Trump itu karena tidak berbasis kepada keadilan.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupyingpower yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," ujarnya.
MUI menghargai niat Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia. Namun, MUI mengingatkan keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," katanya.(*)