Pekanbaru,sorotkabar.com - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong percepatan pembangunan sekolah vokasi industri di Provinsi Riau guna menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terampil di sektor manufaktur dan industri strategis.
Dorongan tersebut disampaikan Hendry Munief usai rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian di Gedung DPR RI. Ia menilai penguatan pendidikan vokasi menjadi kunci keberlanjutan industrialisasi nasional.
Hendry mengapresiasi capaian Indonesia yang menempati posisi tertinggi di ASEAN dalam Manufacturing Value Added (MVA) dengan nilai USD 265,07 miliar pada 2025. Namun, menurutnya, capaian tersebut harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Keberlanjutan industri tidak hanya ditentukan oleh investasi dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan SDM terampil yang relevan dengan kebutuhan sektor manufaktur,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Ia mencontohkan keberhasilan model link and match antara pendidikan dan industri yang diterapkan di SMK Mitra Industri MM2100 serta Politeknik STTT Bandung. Menurut Hendry, lulusan dari kedua lembaga tersebut terserap industri bahkan sebelum diwisuda.
“Di SMK Mitra Industri, siswa yang belum lulus sudah 100 persen diterima industri. Begitu juga Politeknik STTT Bandung, dari 445 lulusan tahun 2025, seluruhnya sudah bekerja sebelum wisuda,” kata Hendry.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau, Hendry menilai pengembangan pendidikan vokasi industri di Riau masih tertinggal. Padahal, Riau memiliki basis industri strategis seperti migas, hilirisasi sawit, serta kawasan industri di Dumai dan sekitarnya.
Ia menyebut pemerintah daerah di Kabupaten Siak dan Kota Dumai telah merancang pengembangan pendidikan vokasi, termasuk rencana Universitas Riau membuka kampus vokasi di Dumai.
Namun demikian, Hendry menekankan perlunya dukungan dan intervensi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perindustrian, agar program tersebut dapat segera terealisasi.
“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana teknis dan percepatan dari Kementerian Perindustrian agar pendidikan vokasi ini benar-benar bisa diwujudkan dan menjadi solusi penyiapan SDM industri,” tegasnya.(*)