Jakarta,sorotkabar.com - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mendorong pemerintah segera mengambil langkah luar biasa untuk menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah lumbung pangan nasional.
Banjir yang merendam ribuan hektare lahan pertanian dinilai tidak lagi dapat diperlakukan sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.
Wakil Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany menegaskan negara harus hadir secara maksimal untuk melindungi petani yang terdampak bencana.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar persoalan banjir, tetapi menyangkut masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujar Najmi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026) dikutip dari Antara.
Najmi yang akrab disapa Gus Najmi menyampaikan keprihatinan atas kondisi petani, terutama di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.
PKB menilai langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah pendataan petani terdampak secara akurat, transparan, dan menyeluruh. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan akibat kendala administratif.
Ancaman gagal panen dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata Rp 10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, PKB mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani dapat segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.
PKB juga mengingatkan penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan tanpa menjadikan situasi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang dapat menekan harga gabah petani di kemudian hari.
Selain penanganan jangka pendek, PKB meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan petani.
“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ancaman bagi petani. Ini menjadi alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi.
PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya di tingkat pusat dan daerah untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat dan tidak berbelit-belit. “Petani membutuhkan solusi hari ini, bukan janji prosedural,” ujarnya.
PKB menegaskan akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Kedaulatan pangan, menurut PKB, hanya dapat terwujud jika petani dilindungi dan disejahterakan melalui kebijakan yang adil dan berpihak.(*)