Ternate,sorotkabar.com -
Anggota DPD RI utusan Provinsi Maluku Utara Hasbi Yusuf berjanji akan mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis pencegahan penyalahgunaan narkotika di Malut.
"Tentunya, dengan kapasitas sebagai DPD-RI, akan mengawal anggaran APBD berbasis Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Salah satu implementasinya adalah penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi dapat menggunakan BPJS," kata Hasbi Yusuf usai melakukan kunjungan kerjanya di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Ternate, Kamis.
Dalam kesempatan itu, kunjungan anggota DPD-RI ini diterima Plt.Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Taryono Raharja, didampingi Ketua Tim Bidang P2M BNNP Malut, Hairuddin Umaternate, beserta staf BNNP dari masing-masing fungsi.
Dia mengatakan, dukungan Balai Rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika khusus Rawat Inap di Provinsi Maluku Utara juga diharapkan BNNP bisa didorong dan menjadi perhatian Pemda dan pemerintah pusat.
Selain itu dirinya mendorong tarif layanan rehabilitasi yang terstandarisasi secara nasional.
Hasbi menyatakan Jika masalah Narkoba adalah _extra ordinary Crime_ maka harus diikuti dengan anggaran yang sesuai dan memadai.
Menanggapi hal tersebut Plt. Kepala BNNP Malut, Taryono Raharja mengapresiasi langkah yang dilakukan Senator yang sebelumnya aktif sebagai Dosen FEB Unkhair.
Taryono juga menyampaikan kondisi terkini BNNP Malut yakni SDM, anggaran juga dijelaskan tentang rencana pembentukan 7 BNNK dan telah ditunjuk Koordinator sesuai arahan Peraturan BNN nomor 6 tahun 2021 dibutuhkan dukungan Pemda dalam penguatan P4GN dan Surat Edaran Sekjen Mendagri tentang Dukungan Pemda dalam Penguatan P4GN.
BNNP Malut juga telah menyepakati bersama stakehoder Forum Komunikasi P4GN Maluku Utara untuk optimalisasi P4GN melalui war on drugs for humanity, pembentukan Tim Terpadu P4GN di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mendorong disusun dan disahkannya Perda P4GN serta pelaksanaan rencana aksi P4GN.
Ketua Tim Bidang P2M BNNP Malut Hairuddin Umaternate, mengharapkan dukungan kebutuhan Perda P4GN Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota dapat disahkan.(*)