Jakarta,sorotkabar.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020.
Dalam pengembangan kasus ini, penyidik KPK memanggil empat saksi, termasuk pejabat Perum Bulog, yakni Dedy Rahman, kepala subdivisi pelayanan publik divisi perencanaan operasional dan pelayanan publik Bulog.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Selain Dedy Rahman, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya, yakni:
Paulus Moroopun Hayon, general affair manager PT Dosni Roha
Joseph Sulistijo, direktur PT Amanat Perkasa Speed
Rully Firmansyah, warehouse manager PT Amanat Perkasa Speed atau Total Logistik (2013-2022)
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara ini. Meski identitas resmi belum diumumkan, dua nama telah terungkap melalui proses hukum dan keterangan pihak terkait, yaitu:
B Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), komisaris utama PT Dosni Roha Logistik, yang telah mengajukan praperadilan
Edi Suharto (ES), mantan staf ahli menteri sosial bidang perubahan dan dinamika sosial.
Menurut hasil perhitungan awal penyidik KPK, kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 200 miliar, meski angka tersebut masih dapat bertambah.
Sebagai bagian dari upaya penyidikan, KPK juga mencegah empat pihak bepergian ke luar negeri selama enam bulan, yakni B Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Edi Suharto (ES), Kanisius Jerry Tengker, dan Herry Tho (HT).(*)