Jakarta, sorotkabar.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 330 ribu smart TV ke sekolah-sekolah hingga akhir tahun 2025 menimbulkan perdebatan.
Banyak pihak menilai program ini ambisius, tetapi menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama di wilayah terpencil yang masih kesulitan listrik.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan urusan teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia menyebut pemerintah sudah memperhitungkan kondisi di lapangan, termasuk mencari solusi bagi sekolah-sekolah yang belum terhubung listrik.
"Tentu nanti teknisnya akan dikembalikan kepada Kemendikdasmen. Pasti itu sudah diperhitungkan," ujarnya di Senayan, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap keterbatasan infrastruktur di daerah. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan energi surya.
"Memang belum semua terjangkau jaringan digital dan listrik. Harus ada cara, termasuk terakhir itu, kalau saya tidak salah, diusahakan agar listriknya bisa pakai tenaga surya," tambahnya.
Meski begitu, Qodari mengingatkan bahwa program besar ini harus diimbangi dengan eksekusi yang matang.
"Niatnya baik, tetapi eksekusinya juga harus baik. Jangan sampai niatnya baik, eksekusinya nggak baik. Nanti dampaknya tidak maksimal," tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan target distribusi smart TV meningkat drastis dari 100 ribu sekolah pada 10 November menjadi 330 ribu sekolah sampai akhir tahun.
Bahkan, pada 2026, ia menargetkan satu sekolah akan mendapat tiga layar pintar.
Prabowo menilai langkah ini sebagai upaya mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia, khususnya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. "Di situ pelajaran dengan konten terbaik, animasi, dan bisa tele-education.
Untuk membantu daerah-daerah yang kekurangan guru," jelasnya saat meninjau SRMA 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Namun, realisasi program ini masih memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana smart TV bisa difungsikan maksimal jika masalah listrik dan jaringan internet di banyak daerah belum terselesaikan?
Bagi sekolah-sekolah di pelosok, janji energi surya menjadi harapan, sekaligus pertaruhan bagi komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan pendidikan. (*)
