Jakarta,sorotkabar.com - Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan peraturan presiden (Perpres) untuk menghentikan maraknya perdagangan ilegal benih bening lobster (BBL) yang selama ini merugikan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap, perpres tersebut merupakan usulan kementerian yang dia pimpin, sebab ekspor ilegal benih bening lobster makin marak padahal sudah ada kerja sama dengan otoritas Vietnam.

"Indonesia sempat melakukan negosiasi panjang dengan pemerintah Vietnam melalui jalur diplomasi, termasuk pertemuan dengan kementerian pertanian dan pengembangan pedesaan Vietnam, serta melibatkan Kedutaan Besar RI," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Trenggono menjelaskan, negosiasi yang berlangsung hampir setahun itu menghasilkan kesepakatan agar ekspor benih lobster diarahkan pada budi daya di China dengan sistem kuota.

"Namun, target produksi yang disepakati tidak tercapai. Targetnya satu bulan 30 juta ekor, tapi setahun hanya 17 juta ekor. Sementara perdagangan ilegal justru marak,” ujarnya

Karena situasi tersebut, sambung Trenggono, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup jalur ekspor benih lobster ilegal. “Saya lapor ke Presiden, kami mohon dibuatkan perpres. Beliau setuju, sekarang sedang diajukan. Kalau tidak dengan perpres, tidak kuat. Dengan perpres, semua pihak wajib ikut karena instruksi Presiden,” tegasnya.

Trenggono melanjutkan, kementerian KP juga telah berkoordinasi dengan TNI AL, kepolisian, hingga mitra internasional untuk menekan jalur penyelundupan. Meski begitu, pihak Vietnam masih meloloskan ekspor ilegal, sehingga langkah tegas dari Indonesia menjadi penting.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kerja sama dengan BUMN China untuk melakukan budi daya lobster langsung di Indonesia. “Kalau ini berhasil, tidak ada masalah. Bahkan, di Balai Budidaya Batam, hasil pengembangan kita sudah bisa menyamai Vietnam,” katanya.

Upaya ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga sumber daya laut sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui budi daya dalam negeri.(*)