Jakarta,sorotkabar.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Rio Alexander Jeremia Dondokambey mengingatkan agar setiap anggaran negara harus dikelola transparan, akuntabel, serta dibahas di DPR. Pasalnya, setiap rupiah yang dikeluarkan merupakan uang rakyat.
Hal itu disampaikan Rio saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Rapat Paripurna ke-2 DPR Masa Sidang I Tahun 2025-2026.
"Belanja negara harus semakin berkualitas Efektif dan efisien juga harus diutamakan. Oleh karena itu harus disertakan setiap rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dengan prestasi kerja yang akan dicapai," kata Rio kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).
Di sisi lain, dia menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun atau 20% dari belanja negara pemerintah. Dia menekankan alokasi dan pelaksanaan anggaran tersebut harus sesuai dengan yang direncanakan untuk kepentingan pendidikan.
"Alokasi anggaran pendidikan pada pos yang dapat direncanakan dan direalisasikan anggaran program dan kegiatannya untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat," tandas Rio.
Sebelumnya Rio Dodokambey membacakan pandangan fraksi PDIP dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
"Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci rencana transformasi ekonomi dan sosial, termasuk tahapan implementasi, agar perubahan struktur ekonomi, birokrasi, dan kesejahteraan rakyat dapat terlihat jelas. Transparansi ini dinilai penting agar APBN tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan rakyat," kata Rio.
Rio melanjutkan, dalam asumsi dasar makro, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. PDI Perjuangan menilai perlu kejelasan mengenai sumber pertumbuhan yang memiliki nilai tambah, strategi menjaga stabilitas rupiah, serta dampaknya terhadap penghasilan masyarakat.
“Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan sumber tambahan penerimaan pajak serta optimalisasi PNBP,” tambah Rio.
"PDI Perjuangan menyoroti perubahan struktur belanja negara 2026 dan meminta pemerintah menyiapkan skema pembangunan yang merata, transparansi tata kelola, serta efektivitas subsidi dan perlindungan sosial. Penurunan dana desa diingatkan bisa melemahkan peran desa sehingga perlu penguatan ekonomi berbasis komunitas," tambah Rio.(*)
