Jakarta,sorotkabar.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi wacana masuknya PDI Perjuangan (PDIP) ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, hal itu merupakan hak prerogatif presiden terpilih sepenuhnya.
"Penetapan kabinet ya itu hak prerogratifnya presiden," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
Herman menegaskan, Partai Demokrat tidak mempermasalahkan apabila Prabowo mengajak PDIP bergabung ke dalam pemerintahan. Ia menyebut keputusan tersebut adalah kewenangan penuh Presiden Prabowo.
Apa pun keputusan yang diambil, kata dia, harus dihormati dan didukung oleh seluruh partai dalam Koalisi Indonesia Maju yang membentuk Kabinet Merah Putih.
"Tentu saya katakan semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur," jelasnya.
Meski demikian, Herman juga menanggapi positif keinginan PDIP yang sebelumnya menyatakan akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang. Menurut dia, Demokrat punya pengalaman sebagai partai penyeimbang selama sembilan tahun.
"Partai penyeimbang itu ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya. Namun, kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, ya mengkritisinya," ujarnya.
Herman menekankan pentingnya peran pengawasan dari partai yang tidak berada di dalam kabinet. Baginya, perbedaan gagasan dan ide tetap dibutuhkan selama tujuannya sama, yakni demi kepentingan rakyat dan bangsa.
"Idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," katanya.
"Jadi menurut saya sudah benar, dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun," tegas Herman.(*)
