Pekanbaru,sorotkabar.com– Anggota DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menolak rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Politisi Partai Golkar itu menilai, defisit anggaran bukan hanya terjadi tahun ini, melainkan juga pernah dialami tahun-tahun sebelumnya, bahkan terjadi secara nasional di berbagai daerah.

"Tahun 2023 lalu juga terjadi defisit, tapi dengan peran Sekda dan Forkopimda, defisit itu bisa tertutupi," ujar Eet kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Namun, menurut Eet, defisit yang terjadi pada tahun anggaran 2024 memiliki dinamika berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan di Provinsi Riau, yang pada tahun tersebut sempat dipimpin oleh empat gubernur berbeda, yakni Syamsuar, Edi Natar Nasution, SF Hariyanto, dan Rahman Hadi.

"Empat gubernur ini memiliki karakter yang berbeda-beda, dan saat itu terjadi berbagai perubahan anggaran. Kita tahu postur APBD Riau bergantung pada DBH Migas, pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan lainnya. Tapi kekuatan penuh pendapatan ada pada DBH Migas," terangnya.

Eet mengungkapkan, pada 2024 Riau menargetkan penerimaan DBH Migas sebesar Rp1,6 triliun. Namun, yang terealisasi hanya sekitar Rp200 miliar. Ia menilai, kondisi tersebut menjadi sinyal dari pemerintah pusat bahwa skenario defisit sudah diperkirakan.

"Kalau kita tarik ke belakang, siapa yang duduk di Banggar saat itu? Sekarang malah mereka yang berkoar-koar ingin membentuk Pansus berdasarkan LHP BPK," kritik Eet.

Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah membangun sinergi antara DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi Riau untuk mencari solusi konkret terhadap defisit anggaran, bukan saling menyalahkan.

"Baik pihak Pak Gubernur, Bapenda, dan kita di DPRD harus duduk bersama cari solusi. Bukan malah sibuk membentuk Pansus," ujarnya.

Eet juga menyinggung adanya dugaan motif politik terselubung di balik rencana pembentukan Pansus, yang menurutnya mengarah kepada sosok SF Hariyanto.

"Apakah ini karena beliau mau maju jadi Ketua Golkar atau ada motif lain? Ini harus dicermati. Kita tahu betul bagaimana APBD itu disusun dan dikelola," tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Riau, Eet menegaskan penolakannya terhadap pembentukan Pansus dan mengajak semua pihak untuk fokus bekerja menyelesaikan permasalahan defisit yang ada.

"Saya menolak pembentukan Pansus. Kerja kita adalah mencari solusinya bersama-sama," tutup Eet. *